nusakini.com - Tangerang Selatan - Kabar gembira menggelayut di bumi Papua. Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyampaikan telah menerima laporan bahwa PT Inalum (Persero) sepakat dengan PT Freeport Indonesia untuk meningkatkan kepemilikan saham. 

Semula, kepemilikan saham pemerintah di Freeport Indonesia sebesar 9,36 persen. Namun setelah kesepakatan ini dieksekusi, kepemilikan saham pemerintah di Freeport Indonesia akan ditingkatkan menjadi 51 persen. 

"Saya telah mendapatkan laporan bahwa holding industri pertambangan kita, PT Inalum, telah mencapai kesepakatan awal dengan Freeport pengolahan untuk meningkatkan kepemilikan kita menjadi 51 persen dari yang sebelumnya 9,36 persen. Alhamdulillah," kata Jokowi di ICE BSD City, Tangerang Selatan, Banten, Kamis (12/7/2018). 

Sebagaimana diketahui, kepemilikan saham Freeport Indonesia menjadi 51 persen dilakukan dengan cara tidak gampang dan melalui negosiasi yang sulit dan berliku.. 

• PTUN Tolak Gugatan Terhadap Jokowi, Otto: Jangan Lagi Ada Tuduhan soal Dinasti Politik
• Kementerian ESDM Targetkan PLTA Pertama di Aceh Beroperasi Akhir Tahun 2024
• Hadiri WEC Ministrial Roundtable Meeting, Menteri ESDM Beber Upaya Indonesia Kurangi Emisi
• Tim ESDM Siaga Bencana Kembali Terima Bantuan dan Segera Menyalurkannya
• PVMBG Turunkan Status G. Ruang Dari AWAS Menjadi Siaga

Hal ini dikarenakan sudah 50 tahun Freeport mengelola tambang di Indonesia dan menguasai kepemilikan sahamnya. 

"Tiga setengah tahun yang kita usahakan sangat alot, jangan dipikir mudah, dan begitu sangat intens sekali dalam satu setengah tahun ini. Tapi memang kita kerjain ini diem, karena ini menyangkut negosiasi yang tidak mudah," ujarnya. 

Eksekusi pencaplokan saham ini rencananya akan dilakukan melalui penandatanganan head of agreement di Kementerian Keuangan sore ini. 

Mengenai nilai akuisisi saham Freeport Indonesia hingga 51 persen, nantinya akan diumumkan oleh Menteri BUMN Rini Soemarno, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, dan Menteri ESDM Ignasius Jonan. 

"Ini sebuah lompatan kita harapkan nanti kita akan mendapatkan income yang lebih besar, baik dari pajak, royaltinya dari deviden, dari retribusinya, sehingga nilai tambah komoditas tambang bsa dinikmati oleh kita semua. Kepentingan nasional harus dinomorsatukan," kata Presiden Jokowi. (b/ma)