nusakini.com-- Pemerintah pusat terus mendorong seluruh instansi pusat maupun daerah untuk membuat inovasi pelayanan publik. Salah satu caranya adalah dengan mengadakan kompetisi inovasi pelayanan publik yang mengacu pada Nawacita dan sasaran pembangunan internasional yang ditetapkan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). 

Pengadaan kompetisi ini didasarkan pada Peraturan Menteri Pendayagunan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Nomor 3/2018 tentang Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik di Lingkungan Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara, dan Badan Usaha Milik Daerah Tahun 2018. Tahun ini, kompetisi inovasi pelayanan publik memiliki tema “Untuk Percepatan Mewujudkan Nawacita dan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan”. 

Deputi Bidang Pelayanan Publik Kementerian PANRB Diah Natalisa mengatakan, kompetisi inovasi pelayanan publik juga akan dibawa ke tingkat dunia. “Sebagai bagian dari kompetisi global, inovasi dari Indonesia patut untuk memberikan yang terbaik,” ujar Diah, dalam acara Sosialisasi Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik yang diikuti oleh perwakilan dari pemda di Indonesia bagian timur, di Jakarta, Rabu (07/02). 

Dalam kompetisi ini, setiap kementerian/lembaga dan pemerintah daerah wajib menciptakan minimal satu inovasi setiap tahunnya. Tujuannya adalah peningkatan kualitas pelayanan publik menjadi kelas dunia. 

• Meninjau KJRI Dubai, Menteri Tjahjo Ingin Percepatan Pelayanan Bagi WNI
• Aplikasi Sipkumham, Susun Kebijakan Hukum dan HAM Berbasis Data Akurat
• Kementerian PANRB Tetapkan Top 51 Pengelola Pengaduan Terbaik
• Konsisten "Menghalau" Covid-19 Ditengah Gempita Hari Raya
• Tutup Pendaftaran, Kompetisi P4 Jaring 573 Peserta

Asdep Perumusan Kebijakan dan Pengelolaan Sistem Informasi Pelayanan Publik Kementerian PANRB M. Imanuddin menjelaskan, saat ini masyarakat tengah mengalami percepatan yang diakibatkan oleh globalisasi. Karena itu, pemerintah sebagai pelayan masyarakat juga membutuhkan percepatan. “Inovasi pelayanan publik adalah cara bagaimana kita keluar dari zona nyaman ke zona kompetitif,” jelasnya. 

Tidak hanya di kelas nasional, Imanuddin mengatakan, inovasi pelayanan publik harus mengacu pada 17 sasaran pembangunan berkelanjutan yang PBB dalam 2018 United Nations Public Service Award. 

Ke-17 sasaran itu adalah menuntaskan kemiskinan, menuntaskan kelaparan, meningkatkan kesehatan masyarakat, meningkatkan kualitas edukasi, persamaan gender, meningkatkan kualitas air bersih dan sanitasi, energi yang terjangkau, serta peningkatan ekonomi. Kemudian, harus juga membangun infrastruktur, industri dan inovatif, mereduksi ketidaksetaraan, pembangunan kota dan komunitas masyarakat, juga konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab. Selain itu, inovasi baru juga harus memperhatikan perubahan iklim, kehidupan bawah laut, ekosistem di atas tanah, kedamaian, keadilan dan institusi yang kuat, kerjasama untuk mencapai target. 

Ada tiga poin utama yang menjadi titik berat persaingan internasional, yaitu memperebutkan investasi, memperebutkan pasar, dan menarik wisatawan. Inovasi yang akan lahir pun harus dalam kerangka reformasi birokrasi. “Kalau birokrasi tidak berinovasi, nanti dianggap tidak berubah,” imbuh Imanuddin. 

Selain untuk menciptakan inovasi, kompetisi ini juga untuk menumbuhkan suasana kompetitif antar kementerian/lembaga. Inovasi yang akan dikompetisikan harus berguna bagi masyarakat luas dan dapat direplikasi. 

Pendaftaran ini dilakukan secara online mulai dari 17 Januari sampai dengan 10 Maret 2018 melalui https://sivonik.menpan.go.id. Pemerintah pusat pun memberikan username dan password yang akan digunakan semuan instansi untuk keperluan pendaftaran kompetisi ini. (p/ab)