nusakini.com-Yogyakarta-Sekretaris Jenderal Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (sekjen Kemendes PDTT) Anwar Sanusi memaparkan keberhasilan strategi pelaksanaan pembangunan desa di Indonesia di depan para delegasi dari 14 negara di kawasan Asia Pasifik dalam acara Workshop on Innovative Rural Community Development Models yang diselenggarakan oleh Bagian Kerjasama Luar Negeri pada Biro Humas dan Kerjasama yang berkolaborasi dengan Asian Productivity Organization (APO) di Yogyakarta, Selasa (23/10). 

Mengisi sesi pertama hari kedua, workshop yang diselenggarakan selama lima hari itu, Sekjen Kemendes PDTT Anwar Sanusi yang membawakan paparan berjudul “Overview on the Rural Development Policy of Republic of Indonesia, Challenge & Strategy” memaparkan sejumlah tantangan yang harus dihadapi oleh Indonesia dalam pembangunan perdesaannya . “Indonesia merupakan Negara dengan jumlah penduduk terbesar nomor empat setelah China, India, dan Amerika, tersebar di 17.100 pulau dengan 714 etnis yang berbeda dan memiliki lebih dari 1.000 bahasa dengan dialek yang berbeda, ini menjadi tantangan,” ungkap Anwar Sanusi. 

Tantangan terbesar lain yang dihadapi, lanjutnya, adalah kemiskinan. Indonesia yang memiliki 74.957 desa ini sebanyak 82 persen penduduknya berada di sektor agrikultur atau pertanian. “Ini adalah tantangan tersendiri bagaimana Indonesia harus membangun bangsanya keluar dari kemiskinan. Namun jika kita mampu membangun pertanian, maka kita lakan dapat memecahkan permasalahan tersebut,” katanya. 

Menghadapi tantangan tersebut, lebih lanjut Anwar mengatakan, sejak tahun 2105 di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla, secara bertahap persoalan dan tantangan yang dihadapi bangsa Indonesia mulai terpecahkan. “Dalam kurun waktu tiga setengah tahun terakhir, Indonesia menerapkan kebijakan dana desa yang diguyurkan langsung ke desa,” ungkapnya. “Desa mendapatkan dana desa sebesar satu miliar per desa, dan mereka diberikan kewenangan penuh untuk menggunakan dana tersebut, sesuai dengan prioritas dan kebutuhan desa.” 

Selama empat tahun total dana desa yang telah dikucurkan sebanyak Rp 187 triliun. Dalam kurun waktu tersebut dana desa telah berhasil membangun desa dari aspek ekonomi dan sosial.

• Kemendes PDTT Sabet Dua Penghargaan Bidang Kepegawaian dari BKN
• Tingkatkan SDM Desa, Kemendes PDTT Luncurkan Program RPL Desa
• Kemendes PDTT Siap Dukung Pengembangan Desa Wisata Bukit Lawang dan Tangkahan
• Ditunjang Dana Desa, Mendes PDTT: Desa Jadi Penyangga Ekonomi Nasional Selama Pandemi
• 40 Persen Dana Desa untuk BLT, Gus Halim: Wujud Keberpihakan Kepada Warga Miskin

Pembangunan infrastruktur masif dilaksanakan. Desa menunjukkan kemampuannya mengelola potensi sumberdaya yang ada. Kemendes PDTT mencatat dampak dari dana desa untuk infrastruktur sebagai penunjang aktivitas ekonomi masyarakat telah dibangun sekitar 158.169 kilometer jalan desa, 1.028.225 meter jembatan, 7.421 unit pasar desa, 35.145 unit kegiatan BUMDes, 4.711 unit tambatan perahu, 3.026 unit embung desa, 39.656 unit irigasi, dan 11.399 unit sarana olahraga desa. 

  Selain itu, dana desa juga berdampak dalam peningkatan kualitas hidup masyarakat dengan membangun 179.625 unit penahan tanah, 942.927 unit air bersih, 178.034 unit MCK, 8.028 unit polindes, 39.920.120 meter drainase, 48.694 unit PAUD, 18.477 unit posyandu, dan pembangunan sumur sebanyak 37.662 unit. 

  Dan untuk kali pertama sejak 1998, Indonesia mengalami angka penurunan kemiskinan menjadi satu digit. Data Badan Pusat Statistik (BPS), per Maret 2018, menunjukkan persentase angka kemiskinan Indonesia hanya satu digit, yaitu 9,82 persen (25,95 juta jiwa). 

Untuk diketahui, workshop on Innovative Rural Community Development Models ini merupakan ajang sharing pengalaman di antara Negara-negara anggota APO dalam melaksanakan pembangunan desa di negara masing-masing. APO merupakan organisasi kerjasama multilateral.

Organisasi ini bergerak dalam bidang program peningkatan produktivitas. Indonesia bergabung menjadi anggota APO sejak tahun 1968. Saat ini ada 20 negara anggota APO. Negara-negara tersebut adalah Indonesia, Pakistan, Pilipina, Singapura, Sri Lanka, Bangladesh, Kamboja, China, Fiji, Hong Kong, India, Iran, Jepang, Korea, Laos, Malaysia, Mongolia, Nepal, Thailand dan Vietnam. 

  Dalam sesi sharing sehari sebelumnya hadir juga direktur Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Amarta Agus Setianta. Dalam paparannya di hadapan 14 negara peserta itu, Agus memaparkan keberhasilan BUMDes Amarta dalam mengelola sampah. “Sampah yang dulunya adalah masalah, kini menjadi berkah berkat pengelolaan BUMDes. Sampah dapat memberikan penghasilan tambahan bagi warga dengan pengelolaan yang benar,” katanya. 

  Selain melakukan sharing kegiatan dan pengalaman dari negara masing-masing, peserta workshop di akhir kegiatan nantinya juga akan diajak untuk mengunjungi BUMDes Ponggok yang telah berhasil membangun desanya dalam membuat satu destinasi pariwisata di Klaten, Jawa Tengah. (p/ab)