nusakini.com-Jakarta-Wakil Presiden Jusuf Kalla berharap Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pengendalian Inflasi Tahun 2019 di Grand Sahid Jaya Hotel, Jakarta, Kamis (25/07) mampu mensinergikan seluruh Kementerian/Lembaga (K/L) dan Pemerintah Pusat maupun Daerah dalam menjawab tantangan-tantangan perekonomian yang sedang dan akan terjadi di Indonesia bahkan tantangan global yang berpotensi besar mempengaruhi stabilitas ekonomi Indonesia. 

• BI Pertahankan BI 7-Day reverse Repo Rate Tetap Diangka 3,50%
• Resmi Diluncurkan, Ini Format Baru NPWP
• KSSK Terus Perkuat Sinergi Jaga Stabilitas Sistem Keuangan
• Ini Komitmen Pemerintah Percepat Ekspor Produk Sawit
• LPEI Kenalkan Produk Mitra Binaan pada Pameran Road to G20 Bali

Wapres menyatakan bahwa dalam mengukur kemajuan suatu bangsa ada beberapa indikator penting, salah satunya adalah inflasi. Indikator selanjutnya adalah tingkat kemiskinan dan pengangguran. Jika inflasi terkendali maka tingkat kemiskinan bisa menurun karena harga bahan makanan yang masuk dalam Indeks Harga Konsumen (IHK) terkendali. 

“Kalau inflasi tinggi, maka daya beli akan turun, dan pengangguran akan menimbulkan kemiskinan. Inilah kenapa Rakornas ini khusus membicarakan bagaimana menjaga stabilitas inflasi,” ungkap Jusuf Kalla. 

Tema rakornas yang diusung adalah “Sinergi dan Inovasi Pengendalian Inflasi untuk Penguatan Ekonomi yang Inklusif”. Tema tersebut diambil dengan tiga alasan. Pertama adalah sinergi yang sudah cukup baik, dibuktikan dari keberhasilan penanganan inflasi selama lima tahun terakhir. Kedua, adaptasi dalam pengendalian inflasi di berbagai daerah yang sudah bisa dimulai dengan pemanfaatan Informasi Teknologi (IT). Ketiga, perdagangan antardaerah yang semakin tumbuh untuk mengoptimalkan lembaga ekonomi di perdesaan maupun Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). 

Sebagai informasi, rakornas tahun 2019 ini dibuka oleh Wakil Presiden (Wapres) Republik Indonesia, Jusuf Kalla. Selain Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Mardiasmo, turut hadir Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Menko Perekonomian) Darmin Nasution, Gubernur Bank Indonesia (Gubernur BI) Perry Warjiyo, Kepala Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (Kepala DK OJK) Wimboh Santoso, dan Kepala Daerah dari seluruh Indonesia. (p/ab)