nusakini.com--Menpora Imam Nahrawi didampingi Sesmenpora Gatot S Dewa Broto dan para pejabat Eselon I dan II Kemenpora melakukan Rapat Kerja (Raker) bersama Anggota Komisi X DPR RI di ruang rapat Komisi X DPR RI Gedung Nusantara I, Jakarta, Selasa (5/6).

Raker yang dipimpin oleh Ketua Komisi X DPR RI Djoko Udjianto bersama Wakil Ketua Komisi X DPR RI Sutan Adil Mahendra dan Anggota Komisi X DPR RI Reni Marlinawati membahas beberapa agenda rapat seperti Laporan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan BPK RI Semester II Tahun 2017, Pelaksanaan dan Daya Serap Kuartal I APBN TA 2018 dan Pembahasan RKA K/L Dan RKP K/L Tahun 2019. 

Menpora menyampaikan terkait Ikhtisar Semester II 2017, BPK RI belum memberikan hasil pemeriksaan dan masih dalam proses. Menurutnya yang diperiksa BPK adalah tentang anggaran, pengelola anggaran dan kegiatan peningkatan prestasi olahraga yang diperuntukkan untuk KONI, cabor, instansi terkait 2016-2017 (DKI Jakarta, Jatim dan Bali). 

• Ini Komentar Bambang Pacul Soal Bukber Bareng Puan di Rumah Rosan
• Asian Games 2022 Ditetapkan Berlangsung pada 23 September-8 Oktober 2023
• Terima Kunjungan Komisi II DPR, Gubernur Bali: Kehadiran Wisatawan Dorong Pemulihan Ekonomi
• FIBA Asia Cup 2022: Indonesia Bersua Arab Saudi Di Laga Perdana
• Terkait Persiapan PON XXI Aceh-Sumut 2024, Ketua Umum KONI Pusat Sebut Semua Berjalan Sesuai Tahapan

"Terkait daya serap kuartal I TA 2018 jika dibanding triwulan I alhamdulillah mengalami peningkatan sebesar 29,22%. (Sekretariat 23,13%, Deputi Pemberdayaan Pemuda 3,26%, Deputi Pengembangan Pemuda 6,09%, Deputi Pembudayaan Olahraga 8,28%, Deputi Peningkatan Prestasi Olahraga 58,15%, UPT 6,23%, Inasgoc 19,34%, dana dekonsentrasi 17,47%)," ujar Menpora. 

Pagu definitif 2018 Kemenpora mendapatkan Rp 5,037 triliun terdiri dari delapan satuan kerja dan 34 satker dekonsentrasi. "Terjadi beberapa revisi internal anggaran untuk memenuhi progres Asian Games untuk penambahan venue-venue Palembang dan di Jakarta sehingga menyebabkan perubahan sebesar Rp 70 miliar," tambahnya. 

Menpora juga sampaikan terima kasih atas dukungan Anggota Komisi X DPR RI sehingga opini BPK RI terhadap Kemenpora lebih baik. "Saya dan jajaran Kemenpora menyampaikan terima kasih atas dukungan dan bimbingan Anggota Komisi X DPR RI sehingga Kemenpora mendapat opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) dari BPK RI," tutupnya. 

Ketua Komisi X DPR RI Djoko Udjianto menilai pemerintah belum memposisikan Kemenpora sebagai kementerian yang strategis dalam rangka memajukan pemuda dan olahraga. "Saya belum melihat dana untuk beberapa agenda kepemudaan dan olahraga, kesejahreraan atlet dan pembinaan atlet berprestasi, saya harap agar dapat dikaji lebih baik," ucap Djoko."Saya mendorong agat Kemenpora menjadi kementerian yang prestige yang mendorong kesejahteraan, semua kegiatan tolong libatkan para anggota Komisi X DPR RI sebagai mitra kerja yang solid," tambahnya. (p/ab)