nusakini.com-- Efisiensi dalam birokrasi hanya dapat terjadi apabila akuntabilitas dapat diwujudkan oleh birokrasi itu sendiri. Hal ini dibuktikan beberapa daerah yang telah menerapkan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). 

Kabupaten Banggai yang tahun lalu meraih predikat “C” dalam evaluasi SAKIP, sekarang melompat menjadi “BB”. Keberhasilannya menerapkan SAKIP ini berakibat pada efisiensi. “Pada tahun ini penghematan lebih dari 217 miliar,” ujar Bupati Banggai Herwin Yatim pada acara Penyerahan hasil evaluasi SAKIP Wilayah III di Yogyakarta, Selasa (13/02). 

• Pemprov Yogyakarta Raih Predikat Tertinggi SAKIP 2019
• Rapor SAKIP A, Kulon Progo Hemat Anggaran Rp 113 M
• Pertama dan Satu-satunya, Pemprov DIY Raih Nilai SAKIP ‘AA’
• Rapor SAKIP Pemda Wilayah II, 7 Dapat ‘A’, 21 Raih ‘BB’
• Pakde Karwo: Nilai SAKIP Harus Berdampak Pada Kepuasan Masyarakat

Awalnya, tutur Herwin, Banggai selalu mendapatkan surat dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Asman Abnur untuk dapat meningkatkan akuntabilitas kinerja. Setelah pilkada 2015, dan Herwin terpilih menjadi Bupati, ia berkomitmen untuk menerapkan SAKIP di Banggai. 

Bupati Banggai mengaku, dirinya bersama jajarannya rajin untuk berkonsultasi dengan Kedeputian RB Kunwas Kementerian PANRB untuk membenahi dan membuat perbaikan sistem kinerja. “Tujuh tahun bekerja terasa untuk menularkan virus dan selalu memberikan motivasi. Saya jagain dan tungguin para SKPD. Bahkan ada 7 kepala SKPD langsung non job ketika yang dilakukan tidak sesuai sasaran dan visi misi,” kisah Bupsti Banggai. 

Ternyata, permasalahan yang ditemui , masing-masing SKPD bekerja sesuai kemauannya namun tidak sejalan dengan RPJMD maupun renstra. “Jika sejalan semuanya akan sangat efektif,” jelasnya. 

Menurut Herwin, predikat BB yang diperoleh kali ini, sebenarnya masih meleset dari target yakni A. “Kami pakai pin bertuliskan Banggai harus A dipasang di dada kami. Ini komitmen kami,” ujarnya.(p/ab)