nusakini.com--Setelah penandatanganan perjanjian kerjasama dan financial close pada 2016 lalu, Kamis (20/7), pemerintah melakukan ground breaking Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Umbulan. Proyek yang masuk dalam daftar Proyek Strategis Nasional dan juga Proyek Prioritas ini memiliki sejarah yang cukup panjang dalam usaha pembangunannya. 

  “Proyek ini diinisiasi lebih kurang 40 tahun lalu dan berhasil direalisasikan atas koordinasi dan kerja keras berbagai pihak terkait, baik sisi pemerintah maupun swasta,” ujar Menteri Koordinator Bidang Perekonomian sekaligus Ketua Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (KPPIP), Darmin Nasution. 

  Adapun acara seremonial ground breaking ini, dipimpin oleh Wakil Presiden RI Jusuf Kalla, dan juga dihadiri oleh Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono, Gubernur Jatim Soekarwo, Bupati Pasuruan Irsyad Yusuf, Bupati Sidoarjo Saiful Ilah, Bupati Gresik Sambari Halim Radianto, serta perwakilan K/L dan Pemda terkait lainnya. 

Proyek Umbulan merupakan salah satu ikon skema Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU). Proyek ini menelan nilai investasi total sebesar Rp 4,51 triliun untuk instalasi pengolahan air, transmisi, offtake, reservoir, dan jaringan distribusi di 5 (lima) Kabupaten/Kota. Kabupaten dan kota dimaksud yaitu Kabupaten Pasuruan, Kota Pasuruan, Kabupaten Sidoarjo, Kota Surabaya dan Kabupaten Gresik. 

Proyek SPAM Umbulan berkapasitas 4.000 liter per detik dengan air baku berasal dari Mata Air Umbulan berlokasi di Desa Umbulan, Kecamatan Winongan, Kabupaten Pasuruan yang disalurkan melalui pipa transmisi air bersih sepanjang 93 km.

Air minum tersebut akan dikelola oleh Perusahaan Daerah Air Bersih (PDAB) Pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk kemudian disalurkan ke 5 (lima) Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) kabupaten dan kota sehingga dapat dinikmati oleh sekitar 1,3 juta jiwa masyarakat. 

  Menko Perekonomian yang memimpin koordinasi debottlenecking permasalahan KPBU SPAM Umbulan ini mengatakan, “Terbatasnya APBN tidak menghalangi pemerintah untuk mengupayakan percepatan pembangunan infrastruktur. Pemerintah akan terus mendukung secara penuh keterlibatan badan usaha swasta dalam pembangunan infrastruktur melalui skema KPBU,” ujar Darmin. 

  Darmin juga berpesan setelah pelaksanaan konstruksi selesai, maka hal yang tidak kalah penting bagi proyek ini adalah pengelolaan proyek agar manfaatnya dapat segera dirasakan oleh masyarakat. “Dukungan dan komitmen berbagai pemangku kepentingan tetap diperlukan tidak hanya selama masa konstruksi, tetapi juga selama masa operasi untuk tercapainya penyediaan air minum bagi masyarakat Jawa Timur,” ujarnya. 

Dalam implementasinya, proyek ini mendapatkan sejumlah dukungan dari pemerintah dalam bentuk: 

  1. Dukungan Kelayakan (VGF) sebesar Rp 818 Miliar oleh Kementerian Keuangan; 

 2. Dukungan sebagian konstruksi berupa pembangunan jaringan pipatapping transmisi air bersih ke reservoir PDAM, fasilitas instalasi pengolahan air sungai Rejoso, dan perizinan untuk penempatan pipa pada jalan tol oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat; 

  3. Fasilitas penyiapan proyek (Project Development Facility/PDF) dari Kementerian Keuangan yang dilaksanakan oleh PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) dan Penjaminan Pemerintah melalui PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero). (p/ab)

Share Tweet Google+ Pinterest