nusakini.com--Pelatihan Kerja di Balai Latihan Kerja (BLK) dan program pemagangan tengah menjadi dua program unggulan dari beberapa program prioritas Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker). Saat ini terdapat 279 Balai Latihan Kerja (BLK) milik pemerintah baik pusat maupun daerah. Pemerintah terus mengupayakan agar BLK-BLK tersebut benar-benar menghasilkan SDM yang kompeten.  

“BLK harus membuat kajian agar fokus pada peningkatan pelatihan yang dibutuhkan oleh industri dan pasar kerja, BLK Tidak Perlu Banyak Jurusan. Yang terpenting fokus kepada jurusan yg dibutuhkan pasar kerja” ujar Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Muhammad Hanif Dhakiri di Kantor Kemnaker, Jakarta Selatan, Senin (15/8). 

• Kembangkan SDM Pariwisata Lombok, Kemnaker Lanjutkan Kerjasama Dengan GIZ
• Menaker: Empat Kebijakan untuk Perkuat Akses dan Mutu Pelatihan Kerja Indonesia
• Kemnaker dan ESDM Jalin Kerja Sama di Bidang Ketenagalistrikan
• Menaker Tinjau Langsung Pelatihan di BLK Lampung
• Menaker Tegaskan PP 78 Lindungi Semua Unsur Tripartit

Selain pelatihan kerja, Kemnaker juga tengah menyiapkan program pemagangan yang bekerjasama dengan Kamar Dagang Indonesia (Kadin). Secara langsung, Menaker Hanif Dhakiri mengajak perusahaan-perusahaan yang tergabung dalam kawasan-kawasan industri di seluruh Indonesia untuk bisa bersama-sama menyokong dan berpartisipasi dalam Program Pemagangan Nasional yang diselenggarakan pemerintah.  

Untuk diketahui, program pemagangan di dalam dan luar negeri bertujuan untuk melakukan percepatan peningkatan kompetensi tenaga kerja. Pada tahun ini, Kemnaker menargetkan 200.000 pekerja bisa direkrut untuk magang di perusahaan-perusahaan yang bekerjasama dengan Kemnaker terkait penyelenggaraan program pemagangan.   

Jika program pelatihan dan pemagangan serta penegakan aturan ketenagakerjaan bagi TKA berjalan dengan baik, maka investasi akan lancar, kompetensi dan daya saing tenaga kerja dalam negeri juga akan meningkat dan mampu bersaing dalam kompetisi ketenagakerjaan global yang semakin ketat. Namun, untuk mencapai semua itu dibutuhklaan kerjasa semua lini baik itu pemerintah dalam hal ini Kemnaker, pengusaha, Serikat Pekerja/Serikat Buruh, maupun masyarakat secara umum. Sebab, dengan kerjasama tersebut koordinasi antar lini akan semakin masif, hubungan industrial semakin harmonis dan dinamis, serta kesejahteraan pekerja akan terus meningkat tanpa ada kekhawatiran serbuan TKA lagi. (p/ab)