nusakini.com--Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arcandra Tahar memaparkan prinsip-prinsip dasar terkait kebijakan kontrak bagi hasil migas (Production Sharing Cost/PSC) Gross Split di hadapan para Ikatan Ahli Fasilitas Produksi Minyak dan Gas Bumi Indonesia (IAFMI). Dengan adanya prinsip tersebut, gross split diyakini menjadi peluang bagi industri nasional penunjang migas di Indonesia.  

"Tiga spirit gross split ini akan membawa industri migas lebih efektif dan efisien. Bukan ditujukan untuk industri dalam negeri agar tidak tumbuh. Bukan itu!" kata Arcandra saat berdiskusi dengan para CEO industri Migas di Hotel JS Luwansa, Jakarta, kemarin.

Ada tiga prinsip dasar, imbuh Arcandra, dalam penerapan skema gross split. Prinsip ini yang kemudian mampu mendorong perbaikan bisnis hulu migas di Indonesia ke arah yang lebih baik. Tiga prinsip tersebut, antara lain: 

Pertama, kepastian (certainty), yaitu parameter pemberian insentif jelas dan terukur sesuai dengan karakter/tingkat kesulitan pengembangan lapangan. 

Kedua, sederhana (simplicity), yaitu mendorong bisnis proses Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) dan SKK Migas lebih sederhana dan akuntabel. Dengan begitu, sistem pengadaan (procurement) tidak terlalu birokratis. 

• Soal Toilet SPBU Dijaga Petugas, Ini Penjelasan Hiswana Migas
• Resmi Diteken, Kini Investor Dapat Pilih Bentuk Kontrak Migas
• Menteri ESDM: Industri Migas Harus Makin Efisien
• Lantik Kepala SKK Migas,Berikut Pesan Menteri ESDM
• Genjot Pemerataan Infrastruktur di Daerah Terpencil, BBM Satu Harga Hadir di Teweh Timur, Kalimantan Tengah

Terakhir, efiesien (efficiency), yaitu bisa menghadapi gejolak harga minyak dunia dari waktu ke waktu. 

Menanggapi hal tersebut, Ketua Umum IAFMI Rudianto Rimbono menyatakan mekanisme gross split dapat membawa dampak baik industri penunjang migas terutama dari peluang atas penggunaan Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN). 

Arcandra menceritakan kronologi lahirnya kebijakan baru tersebut dilatarbelakangi oleh penerimaan negara yang menyusut dibandingkan dengan biaya cost recovery yang dikeluarkan oleh negara. 

"Dari tahun 1997-2014 penerimaan pemerintah lebih tinggi dari cost recovery, namun 2015 dan 2016 cost recovery lebih tinggi dari penerimaan Pemerintah," sesal Arcandra. 

Faktor lain yang jadi perhatian Arcandra atas munculnya gross split adalah Reserve Replacement Ratio/RRR atau Rasio antara Penemuan Cadangan dengan Tingkat Produksi Migas. RRR Indonesia kalah jauh dari Vietnam dengan RRR di atas 150%. 

"Kita lebih banyak yang diproduksikan daripada menemukan cadangan. Indonesia hanya menang dari Thailand. Ini bagi bangsa kita, bagaimana reserve replacement ratio bisa diatas 100%?" terangnya. 

Arcandra mengakui, sulitnya mengontrol harga minyak dunia jadi tantangan tersendiri bagi Pemerintah. Akan tetapi, Pemerintah masih punya kendali dalam mengontrol biaya proses bisnis migas. "Yang kita bisa control adalah cost," tegas Arcandra. (p/ab)