Presiden Jokowi Minta Pembangunan Pelabuhan, Bandara dan Jalan Strategis Digenjot di Papua Barat

By Admin

Foto/Net  

nusakini.com - Setelah memimpin rapat terbatas tentang Evaluasi Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional dan Program Prioritas Provinsi Papua, Presiden Joko Widodo (Jokowi) didampingi Wakil Presiden Jusuf Kalla langsung memimpin rapat serupa Provinsi Papua Barat, di Kantor Presiden, Jakarta, Rabu (19/7/2017) sore.

Dalam pengantarnya, Presiden Jokowi mengatakan, tantangan yang dihadapi Provinsi Papua Barat, yakni bagaimana membuka agar keterisolasian, membuka semakin banyak lapangan pekerjaan yang baru, pengentasan kemiskinan, pembangunan yang lebih merata. Ia mengingatkan, angka IPM,( Indeks Pembangunan Manusia ) di Papua Barat adalah yang kedua terendah di Indonesia.

“Inilah saya kira pekerjaan-pekerjaan besar yang harus kita lakukan untuk memberikan peningkatan kesejahteraan bagi rakyat di Provinsi Papua Barat,” tutur Presiden.

Menurut Presiden, dalam 2,5 tahun terakhir, kita sudah fokus untuk mempercepat pembangunan infrastruktur, meningkatkan konektivitas, menyambungkan Papua Barat dengan daerah-daerah yang lain di Indonesia karena konektivitas sangat diperlukan bagi Papua Barat. Bukan sekedar untuk membuka daerah-daerah terisolir, tapi juga untuk menekan biaya logistik, meningkatkan daya saing produk-produk lokal yang ada.

Untuk itu, Presiden Jokowi meminta dilakukan percepatan pembangunan pelabuhan baik di Sorong, Bintuni, maupun di Kaimana. Pengembangan dermaga penyeberangan di Wasior dan Polei, serta pengembangan beberapa bandara.

“Saya juga minta agar diperhatikan percepatan pembangunan ruas-ruas jalan strategis yang menghubungkan antar pusat-pusat pengembangan ekonomi,” pungkas Presiden Jokowi.

Rapat terbatas itu dihadiri oleh Menko Polhukam Wiranto, Menko Perekonomian Darmin Nasution, Menko PMK Puan Maharani, Mensesneg Pratikno, Seskab Pramono Anung, Menkominfo Rudiantara, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Menteri Kesehatan Nila F. Moeloek, Menteri Pertanian Amran Sulaiman, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto, Menteri Agraria/Kepala BPN Sofyan Djalil, Menteri ESDM Ignasius Jonan, Menristek dan Dikti M. Nasir, dan Gubernur Papua Barat Dominggus Mandacan. (p/mr)