nusakini.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengemukakan, di seluruh tanah air ini ada 126 juta yang harus disertifikatkan, sekarang baru kurang lebih 46 juta, sehingga masih kurang banyak sekali. Ia menyebutkan, di kabupaten banyak sengketa-sengketa tanah, karena belum pegang sertifikat.

Untuk itu, Presiden sudah memerintahkan kepada Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN agar menyelesaikan segera sertifikat tersebut dan segera menyerahkan kepada rakyat, kepada masyarakat. 

“Targetnya biasanya setahun hanya 400 sampai 500.000, tahun ini saya sudah targetkan 10 kali lipat, 5 juta harus diserahkan kepada masyarakat. Tahun depan, 7 juta harus diserahkan kepada masyarakat. (Tahun) 2019, 9 juta harus diserahkan kepada masyarakat,” kata Presiden Jokowi saat menyerahkan 3.500 sertifikat tanah dalam program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL), di Lapangan Pusat Pemerintahan Kabupaten Badung, Bali, Jumat (8/9) siang.

Oleh sebab itu, lanjut Presiden, bagi yang sudah pegang tanda bukti hak atas tanah yang namanya sertifikat, sudah aman. Seseorang mau akui ini tanahnya, tidak bisa karena sertifikatnya ada. “Gampang sekarang, pegang. Oleh sebab itu, sertifikat itu harus tahu semuanya berapa meter persegi yang dimiliki, letaknya dimana harus mengerti,” ujarnya.

• Manfaatkan Tanah Negara Jadi Tanah Produktif, Wamen ATR/Waka BPN Kawal Perubahan Status Hak Lahan ITDC
• Sinergi dalam Reforma Agraria, Upaya Kementerian ATR/BPN Wujudkan Tujuan untuk Menyejahterakan Rakyat
• Di Sidang MK, Ini Kata Sri Mulyani Soal Asal Dana Jokowi Bagi Barang ke Warga Saat Kunker
• Soal Isu Jokowi Ikut Cawe-cawe Menentukan Pembentukan Kabinet Prabowo, Ini Respon Gibran
• Menteri Desa Sebut Presiden Jokowi Titip Salam ke Cak Imin

Kepala Negara berpesan kepada warga yang sudah memegang sertifikat agar diberi plastik sehingga kalau nanti gentingnya bocor, enggak rusak. Yang kedua, lanjut Presiden, difotokopi, tempatkan di tempat yang berbeda sehingga kalau sertifikat hilang, masih punya fotokopi, mengurusnya mudah.

Jika sertifikat ini mau dipakai untuk jaminan di bank, Kepala Negara mengingatkan agar hati-hati. “Dihitung, dikalkulasi, usahanya masuk enggak? Bisa mencicil, mengangsur setiap bulan enggak bunganya? Hati-hati,” tutur Kepala Negara seraya menambahkan sertifikat adalah tanda bukti hak atas tanah, hak hukum atas tanah yang betul-betul harus disimpan dengan baik-baik.

“Enggak apa-apa, silakan ke bank enggak apa-apa, dapat 200 juta dipakai untuk usaha. Wah ini ada untung 50 juta, boleh itu untuk beli sepeda motor. Wah untung 100 juta, boleh untuk beli mobil. Dari keuntungan, bukan dari yang dipinjam keluar dari bank tadi. Hati-hati. Saya titip itu, hati-hati,” sambung Presiden Jokowi.

Dalam kesempatan itu, Presiden juga berpesan baik Kanwil BPN, kantor BPN di kabupaten dan kota, agar memberi pelayanan yang cepat kepada masyarakat dalam pengurusan sertifikat yang ada.

“Secepat-cepatnya dikeluarkan. Saya sudah perintah juga kepada Menteri BPN, katanya kurang juru ukur, sudah segera tambah juru ukur. Sudah tambah berapa, Pak Menteri? Dulu hanya memiliki 2.000, sekarang sudah ditambah lagi menjadi 4.500 sehingga mengukurnya lebih cepat. Jadi enggak ada alasan lagi mengukurnya lamban,” tegas Presiden.

Tampak hadir dalam kesempatan itu antara lain Ibu Negara Iriana Joko Widodo, Menteri ATR/Kepala BPN Sofyan Jalil dan Sekretaris Kabinet Pramono Anung. (p/ma)