nusakini.com-Jakarta-Presiden Republik Indonesia (Presiden) Joko Widodo menjelaskan bahwa program Dana Desa yang telah disalurkan ke desa-desa di seluruh Indonesia telah memberikan manfaat nyata bagi pembangunan desa seperti pembangunan infrastruktur.  

Jumlah total Dana Desa yang sudah disalurkan sampai tahun 2018 dan yang akan disalurkan untuk tahun 2019 akan mencapai sekitar Rp257 triliun. Untuk ke depannya, Presiden meminta Dana Desa dapat lebih dioptimalkan lagi bagi pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM).    

• Di Sidang MK, Ini Kata Sri Mulyani Soal Asal Dana Jokowi Bagi Barang ke Warga Saat Kunker
• Soal Isu Jokowi Ikut Cawe-cawe Menentukan Pembentukan Kabinet Prabowo, Ini Respon Gibran
• Menteri Desa Sebut Presiden Jokowi Titip Salam ke Cak Imin
• Presiden Jokowi Satu Jam di Resepsi Putra Mentan Amran Sulaiman
• Ucapan Megawati ke Jokowi Kembali Viral di Twitter

Hal ini disampaikan Presiden Rapat Kordinasi Nasional Penyelenggaraan Pemerintah Desa Tahun 2019 dengan tema “Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur Pemerintah Desa dalam Mewujudkan Desa Maju, Mandiri dan Sejahtera” di Ecovention Ocean Park Taman Impian Jaya Ancol, Jakarta, Rabu (20/02). 

“Anggaran itu tolong kalau ada proyek misalnya buat jalan desa, buat jembatan desa, buat irigasi desa, usahakan biaya-biaya material yang ada dibeli di desa itu. Usahakan jangan sampai uang ini kembali ke kota biar muter terus di desa itu. Semakin tinggi perputaran uang yang ada di desa itu teorinya akan memberikan kenaikan kesejahteraan di desa itu. (Kalau ada proyek) Gunakan 100% tenaga kerja itu dari desa setempat,” tegas Presiden di depan para Kepala Desa dan Aparatur Desa dari seluruh wilayah di Indonesia yang hadir pada acara tersebut. 

Senada dengan Presiden, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menegaskan agar Dana Desa dapat dioptimalkan untuk pembangunan SDM mengingat masih terdapat ketimpangan antar desa.  

“Secara nasional kemiskinan sudah turun, kesenjangan sudah mulai berkurang dan lapangan kerja sudah tercipta dengan angka pengangguran yang lebih rendah. Namun, kalau kita lihat dari sisi pelayanan publik antardaerah akan terlihat banyak sekali tantangan pemerataan yang masih harus kita selesaikan,” kata Menkeu. 

Oleh karena itu, instrumen APBN akan difokuskan pada investasi dan pengembangan SDM bukan hanya dari sisi peningkatan kuantitas tetapi dari sisi kualitasnya.(p/ab)