Foto/Net  

nusakini.com - Polri dengan tegas membantah adanya dugaan maladministrasi pada serangkaian proses penggerebekan hingga penyidikan kasus terkait PT Indo Beras Unggul (IBU). Polri menilai, rangkaian penindakan kasus itu telah sesuai prosedur.

"Ini yang semua personel-personel kan ada, kelengkapan-kelengkapannya pasti ada. Kalau misalnya kita sudah menetapkan tersangka dalam kasus ini, kemudian ada keberatan, ya kita uji nanti (di praperadilan -red)," kata Kepala Bagian Penerangan Umum Divisi Humas Polri, Kombes Martinus Sitompul, Jumat (28/7/2017)

• Dikabarkan Beredar Surat Edaran Kapolri Soal Debt Collector, Ini Penjelasan Mabes Polri
• Kapolri Mutasi Ratusan Personel Polri, 7 Kapolda Alami Pergantian
• Kepercayaan Publik Terhadap Polri dalam Penegakan Hukum Meningkat
• Kunjungan Kerja Wakasad Letjen TNI Agus Subiyanto di Batam dan Tinjau Aksi Sosial
• 13 Anggota Polri Mendapatkan Kenaikan Pangkat, Ini Daftarnya

Menurut Martinus, setiap penindakan yang dilakukan Polri tentunya bisa diuji baik secara hukum, prosedur dan kelengkapan data.

"Tentu kelengkapan-kelengkapan administrasi ini sangat dijaga, karena ini adalah suatu tindakan kepolisian sesuai tugas pokok fungsinya yang kemudian dalam sebuah upaya paksa yang dilakukan itu selalu akan diuji," bebernya.

Seperti diberitakan, sebelumnya, pada Kamis (27/7/2017) Ombudsman memanggil beberapa pihak untuk melakukan pendalaman adanya dugaan maladministrasi dalam serangkaian proses penggerebekan hingga penyidikan kasus terkait PT IBU.

Di lain sisi, penyidik telah memanggi 26 saksi dari beberapa pihak baik managemen PT IBU dan pihak lainnya. (b/ma)