nusakini.com-Semarang – Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mendapat laporan sejumlah Direktur Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) terkait piutang BPJS yang sampai saat ini belum terbayar. Sejumlah Direktur RSUD menilai, tingginya jumlah piutang tersebut dapat mempengaruhi kualitas pelayanan publik. 

Meski begitu, Gubernur Ganjar Pranowo menegaskan jika permasalahan piutang dengan BPJS tidak boleh mengganggu pelayanan. Sebagai rumah sakit milik pemerintah, RSUD wajib menerima pasien BPJS dan tetap mengedepankan pelayanan prima. 

“Nanti yang tugasnya nagih ke BPJS saya. Kita tidak bisa tidak untuk melayani pasien BPJS, karena rakyat nomor satu,” tegasnya dalam rapat Kinerja dan Perkembangan Pelayanan Rumah Sakit di Jateng, Senin (21/1). 

Ditambahkan, jajaran RSUD di Jateng harus tetap bertahan dengan kondisi apapun. Sebab, sebagai rumah sakit pemerintah, sudah menjadi kewajiban untuk mendukung program pemerintah. 

• 17 Desa di Kabupaten Rembang Jadi Percontohan Integrasi Layanan Primer
• DWP Jateng pun Ambil Peran Turunkan Stunting
• Produk UMKM Blora Tampil di Balai Sidang Jakarta Convention Center
• Genjot Penurunan Stunting, Ganjar Berburu Baduta dan Ibu Hamil Risiko Tinggi di Brebes
• Anak-anak pun Senyum Lepas Saat Naik Bus Transjateng Purwokerto

“Pesan saya tetap optimal layani masyarakat meski dengan kondisi terbatas,” tegas orang nomor satu di Jawa Tengah ini. 

Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah, Yulianto Prabowo mengatakan, soal piutang BPJS Kesehatan sebenarnya tidak menjadi soal. Sebab, BPJS Kesehatan memiliki program Supply Chain Financing (SCF), yang intinya piutang rumah sakit ke BPJS Kesehatan dapat ditalangi oleh bank yang ditunjuk, yakni BRI, Mandiri dan Bank Daerah. 

“Itu bisa mereka (bank) meminjami dulu ke rumah sakit, nanti pembayaran piutang BPJS dapat digunakan untuk membayarnya,” terangnya. 

Program tersebut, lanjut Yulianto, merupakan alternatif solusi untuk menyelesaikan permasalahan piutang tersebut. Sejumlah rumah sakit di provinsi ini pun sudah memanfaatkannya. 

Meski begitu, Yulianto menerangkan jika sebenarnya jumlah piutang BPJS Kesehatan pada rumah sakit di Jateng tidak terlalu besar. Sehingga, bisa diselesaikan dengan keuangan rumah sakit. 

“Kalau rumah sakit memiliki cadangan uang cukup, ya tidak perlu hutang ke bank, namun yang tidak cukup silakan dimanfaatkan. Saya kira jumlah piutang BPJS di Jateng tidak terlalu besar, kecuali beberapa rumah sakit seperti RSUD Moewardi,” pungkasnya.(p/ab)