nusakini.com--Pemerintah mewajibkan PT Pertamina (Persero) untuk membeli seluruh hasil produksi minyak mentah yang dihasilkan Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) nasional. Penegasan tersebut dinyatakan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan, usai meluncurkan Pelayanan "Contact Center ESDM 136", Rabu (15/8). Kebijakan ini adalah perintah langsung dari Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo saat Rapat Terbatas (Ratas) sebagai bagian dari program peningkatan devisa di sektor ESDM. 

• Tim ESDM Siaga Bencana Kembali Terima Bantuan dan Segera Menyalurkannya
• PVMBG Turunkan Status G. Ruang Dari AWAS Menjadi Siaga
• Mulai 1 Januari 2024 Beli LPG 3 Kg Pakai KTP, Ini Cara Daftarnya
• Srikandi Energi Indonesia Wadah bagi Perempuan Berkontribusi di Sektor Energi
• Komitmen Konversi Seribu Sepeda Motor Penggerak BBM Ke Listrik Terus Diperkuat

"Pertamina harus beli minyak produksi dari KKKS, dan Pertamina akan membeli dengan harga pasar. Jadi jangan produksi dari sini kemudian diekspor keluar dan Pertamina impor dari luar kesini, yang pasti Pertamina wajib membeli," ujar Jonan. 

Mengenai harga beli Pertamina, Jonan memastikan bahwa Pertamina akan membeli sesuai dengan harga minyak dunia yang berlaku, sementara untuk mekanisme pembelian minyak mentah dari KKKS akan dipersiapkan oleh SKK Migas. "Saya tidak tahu perbedaan antara harga ekspor crude dengan impor, tapi yang pasti Pertamina wajib untuk membeli dengan sesuai market price tidak mungkin tidak, dan SKK Migas yang akan membuat mekanisme jual belinya," jelas Jonan. 

Kebijakan mewajibkan Pertamina untuk membeli produksi minyak nasional ini akan berlaku secara permanen. Diharapkan dengan kebijakan itu Pertamina tidak hanya bisa mengurangi impor minyak mentah, tetapi juga mengurangi biaya transportasi minyak mentah. "Ya ini perintah Presiden, ya sudah diambil dari lokal saja, supaya hemat biaya transportasi," terang Jonan.(p/ab)