Perluas Kesempatan Berusaha
By Admin
nusakini.com-Semarang-Wakil Gubernur Jawa Tengah KH Taj Yasin Maimoen menyampaikan penjelasan/ tanggapan Gubernur Jawa Tengah atas pendapat Badan Anggaran dan pemandangan umum Fraksi-Fraksi DPRD Jawa Tengah terhadap nota keuangan rancangan Perubahan APBD TA 2018. Kegiatan tersebut berlangsung pada Rapat Paripurna Paripurna DPRD Jawa Tengah, Selasa (18/9) di Ruang Rapat Paripurna.
Dalam jawaban gubernur tersebut, Taj Yasin menyampaikan penjelasan atas saran, pendapat dan tanggapan dari Badan Anggaran dan Fraksi-Fraksi yang ada di DPRD Jawa Tengah yang telah disampaikan pada 10 September 2018 lalu. Perihal pertumbuhan ekonomi dari Fraksi PKS dan Fraksi Parta Gerindra, dia menekankan pertumbuhan ekonomi di Jawa Tengah pada prinsipnya makin berkualitas, dengan capaian pertumbuhan ekonomi sebesar 5,54 persen, atau di atas rata-rata capaian nasinal.
Untuk menjaga kualitas pertumbuhan ekonomi ini, strategi yang dilakukan dengan pembangunan infrastruktur pendukung pengembangan kewilayahan, peningkatan realiasasi investasi industri padat karya berorientasi ekspor, mendorong pengembangan kawasan industri, peningkatan serapan kredit perbankan untuk produksi dan investasi.
Selain itu, menjaga tingkat UMR tenaga kerja Jateng yang kompetitif dan peningkatan kualitas SDM pelaku usaha mikro dan kecil, meningkatkan kemampuan daya beli masyarakat, dan menjaga kondusivitas iklim usaha.
Terkait penanganan kemiskinan yang disorot Fraksi PDIP, PKS, Partai Gerindra, Partai Golkar, dan PPP, Yasin memaparkan penanggulangan kemiskinan dalam kurun waktu dua tahun terakhir cukup efektif. Sebab, strategi intervensi pada kelompok miskin terhitung tepat sasaran. Sehingga sampai periode Maret 2018, jumlah penduduk miskin dapat diturunkan menjadi 3,89 juta jiwa atau 11,32 persen.
Oleh karenanya, ke depan program-program penanggulangan kemiskinan tetap menjadi prioritas pembangunan Jawa Tengah dengan melakukan berbagai langkah strategis. Di antaranya mendorong penyaluran bantuan sosial tepat waktu, jumlah dan sasaran. Di samping itu, mengendalikan inflasi daerah dan menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok agar terjangkau oleh masyarakat, menyinergikan program-program penanggulangan kemiskinan antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten, serta memperluas lapangan kerja dan kesempatan berusaha melalui pendidikan vokasional, pemagangan kerja, pelatihan ketrampilan dan pendampingan wirausaha baru bagi penduduk miskin.
“Nanti pada 2019 kita juga akan lebih optimalkan penanggulangan kemiskinan lewat pendidikan, kesehatan, dan tentunya UMKM,” katanya.
Sementara itu terkait program 1.000 embung yang dinilai oleh DPRD Jateng tidak tepat sasaran lantaran masih banyak kekeringan yang terjadi di banyak daerah di Jawa Tengah, meski embung yang dibangun telah mencapai 1.096 buah, Gus Yasin, sapaan akrab Taj Yasin, menyampaikan ada beberapa hambatan selama pelaksanaan program tersebut. Antara lain, terkait status tanah dan kurangnya potensi air yang tersedia di lokasi. Meski demikian ke depan pembangunan dan revitalisasi embung tetap akan dilakukan sebagai upaya pemenuhan kebutuhan air baku khususnya bagi daerah-daerah yang sampai saat ini belum terjangkau program pembangunan embung.
Dia menilai masalah kekeringan ini tidak akan bisa ditangani hanya oleh pemerintah. Perlu adanya dukungan dari berbagai pihak khususnya masyarakat untuk mengubah perilaku membuang sampah sembarangan, yang bisa mengakibatkan penyumbatan dan pendangkalan sungai.
“Ini harus kita perbaiki bareng-bareng, kita juga mengajak masyarakat ayo kita perbaiki dan menjaga lingkungan kita,” ujarnya.
Gus Yasin berharap dengan penjelasan/ jawaban gubernur yang telah disampaikan ini, pembahasan Rancangan Perubahan APBD TA 2018 bisa berjalan lancer. Sehingga kesepakatan Rancangan Peraturan Daerah Perubahan APBD dapat diselesaikan sesuai rencana. (p/ab)