nusakini.com--Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara mengapresiasi Pemerintah Kabupaten Banyuwangi yang dalam waktu singkat dapat membangun mal pelayanan publik. Padahal sebelumnya tidak pernah terdengar adanya rencana dari pemda tersebut untuk membangun pelayanan publik terintegrasi tersebut. 

Kenyataannya, Banyuwangi hanya butuh seminggu untuk mewujudkannya dengan hasil luar biasa sehingga layak diadopsi pemerintah lain. "Ini membuktikan bahwa Banyuwangi memiliki komitmen yang kuat untuk memiliki mal pelayanan publik,” kata Deputi Bidang Pelayanan Publik Diah Natalisa, saat menghadiri acara peluncuran e-pad sekaligus pelengkap mal pelayanan publik Banyuwangi.

Diah mengisahkan, peresmian mal pelayanan publik Banyuwangi diresmikan tidak lama setelah Bupati Abdullah Azwar Anas mengikuti delegasi Indonesia berkunjung ke Azerbaijan dan Georgia untuk mempelajari operasional pelayanan sejenis yang dikenal dengan public service hall. Delegasi yang dipimpin Deputi Pelayanan Publik Diah Natalisa itu, selain diikuti Bupati Banyuwangi juga diikuti oleh pimpinan daerah lain. 

• Meninjau KJRI Dubai, Menteri Tjahjo Ingin Percepatan Pelayanan Bagi WNI
• Aplikasi Sipkumham, Susun Kebijakan Hukum dan HAM Berbasis Data Akurat
• Kementerian PANRB Tetapkan Top 51 Pengelola Pengaduan Terbaik
• Konsisten "Menghalau" Covid-19 Ditengah Gempita Hari Raya
• Tutup Pendaftaran, Kompetisi P4 Jaring 573 Peserta

Namun hanya seminggu setelah tiba di tanah air, Bupati Banyuwangi langsung bisa mewujudkannya. “Hal tersebut patut dicontoh pemerintah daerah lainnya,” ujarnya. 

Mal pelayanan publik Banyuwangi memiliki beragam jenis layanan publik, mulai dari gerai untuk mengurus administrasi kependudukan, membayar iuran BPJS, hingga surat kepolisian. Bahkan ada juga bilik nikah, sehingga pasangan yang ingin menikah tinggal datang. Semua akan disiapkan termasuk jas untuk melangsungkan ijab kabul. Saat meninggalkan mal, pasangan langsung membawa surat nikah, dan semuanya gratis. MPP Banyuwangi juga didukung dengan layanan dan fasilitas pendukung seperti ruang bermain anak, pojok baca, dan tempat pemeriksaan kesehatan. “Jika Banyuwangi bisa, saya yakin pemerintah daerah lain pasti bisa,” ujarnya. 

Dalam kesempatan itu, Bupati Abdullah Azwar Anas mengaku bahwa Kementerian PANRB banyak membantu Pemkab Banyuwangi dalam membenahi pelayanan publik. MPP ini merupakan ikhtiar pemerintahan yang dipimpinnya untuk lebih memudahkan warga setempat dalam memperoleh layanan publik yang saat ini memberikan 149 jenis layanan. Bupati bertekad, pihaknya akan menambah hingga 200 jenis layanan pada akhir tahun ini. “Saat ini sedang dilakukan pengintegrasian sistem,” ujarnya. 

Dalam kesempatan terpisah, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Asman Abnur terus mendorong sejumlah kementerian dan lembaga yang memiliki pelayanan publik untuk bergabung di mal pelayanan publik. Tak terkecuali Badan Pengawas Obat dan Makanan (POM) yang melakuan pelayanan di daerah. "Saya minta Badan POM bisa menghadirkan pelayanannya di mal-mal pelayanan pyublik yang sudah ada," ujarnya saat menerima kunjungan Kepala Badan POM Penny K Lukito di kantor Kementerian PANRB, di Jakarta, Jumat (03/11). (p/ab)