nusakini.com--Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) menjalin kerjasama dengan PT. General Electric (GE) Indonesia untuk mempercepat elektrifikasi pedesaan. Kerjasama dengan pihak swasta tersebut akan mendorong masuknya akses listrik di 13.000 desa yang belum teraliri listrik.  

  "Menteri ESDM sudah membuat satu peraturan, bahwa sampai dengan 5 Megawatt, swasta boleh investasi untuk listrik di desa-desa. Nah, peraturan ini kita sambut karena untuk mempercepat elektrifikasi di desa-desa. Listrik itu penting sekali di desa," ujarnya di Jakarta, Rabu (19/7). 

Kerjasama tersebut ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman bersama antara Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi dan PT. GE Indonesia di Hotel Mulia, Jakarta. Selain elektrifikasi pedesaan, PT. GE juga akan membantu akses listrik di daerah perbatasan, daerah tertinggal, dan kawasan transmigrasi. 

• Tingkatkan SDM Desa, Kemendes PDTT Luncurkan Program RPL Desa
• Ditunjang Dana Desa, Mendes PDTT: Desa Jadi Penyangga Ekonomi Nasional Selama Pandemi
• 40 Persen Dana Desa untuk BLT, Gus Halim: Wujud Keberpihakan Kepada Warga Miskin
• Gus Halim: Program TEKAD Harus Mendukung Pencapaian SDGS Desa
• Gus Halim Minta Bupati Pesisir Selatan Jaga Kerukunan Warga Transmigran

  "Salah satu yang menyambut ini adalah GE. Karena potensinya juga besar. Ada 13.000 desa belum teraliri listrik. Jadi mungkin satu kecamatan butuh 1/2 Megawatt. Jadi itu potensi besar untuk listrik yang kecil-kecil," ujarnya. 

Ia mengatakan, PT GE dalam hal ini akan memberikan contoh pembangkit listrik gratis untuk beberapa desa tertinggal dan desa perbatasan. Hal ini diharapkan dapat memicu pengusaha lain untuk turut berinvestasi.

"Dalam hal ini GE mencoba memberikan 4 unit dulu. Yang nantinya akan kita bicarakan untuk bisa berikan 20 unit. Tapi yang terpenting kita mulai dari percontohan," ujarnya.

Menteri Eko menambahkan, para investor nantinya dapat bekerjasama dengan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). BUMDes-BUMDes tersebut, lanjutnya, akan diarahkan untuk mengelola kebutuhan listrik dengan berperan sebagai kolektor.

"Jadi yang membeli BUMDes-lah, semacam itu listriknya. Dengan begitu swasta bisa investasi, desa juga punya kesempatan untuk mendapatkan listrik. BUMDes sekarang jumlahnya ada sekitar 18.000an. Kerjasama ini sangat potensial," tutupnya.(p/ab)