nusakini.com--Wilayah perbatasan, bukan halaman belakang. Tapi beranda depan. Dan, wilayah tapal batas, harus menjadi pintu gerbang perdagangan. Itu pula yang hendak dan sedang diwujudkan pemerintahan Jokowi dan Jusuf Kalla, membangun Indonesia dari pinggiran. 

Begitu intisari dari catatan Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo yang juga Kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) terkait kunjungannya ke perbatasan RI di Merauke, Papua, yang dikirim via pesan pendek di Jakarta, Selasa (17/4). Menurut Tjahjo, kunjungan kerjanya ke Merauke yang dilakukan beberapa hari yang lalu, untuk melihat langsung perkembangan pembangunan di tapal batas. Terutama di wilayah Papua. Kata dia, Presiden Jokowi bertekad mewujudkan perbatasan sebagai beranda depan NKRI.  

"Tentu sekarang ini adalah momentum untuk meningkatkan pengelolaan perbatasan negara dengan peningkatan koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan sinergitas antar pemangku kepentingan," kata Tjahjo. 

Prinsipnya kata dia, pengelolaan perbatasan negara harus diarahkan kepada upaya perwujudan beranda depan negara. Sekaligus menjadikan wilayah tapal batas negara sebagai pintu gerbang perdagangan. Setidaknya ada tiga domain pengelolaan perbatasan. Pertama, penanganan batas, kedua, pengamanan batas dan ketiga, pembangunan kawasan perbatasan. 

• Mentan SYL Silaturrahmi ke Menpan RB Tjahjo Kumolo
• Pakde Karwo Bersyukur Mengabdikan Diri di Jatim
• Mendagri : Perencanaan Pembangunan Pusat dan Daerah Harus Sinkron Dengan Janji Kampanye
• Mendagri: Demokrasi Harus Berlandaskan Etika dan Budaya Masyarakat Indonesia
• Mendagri Dukung Langkah KPU, Bawaslu dan Bareskrim Usut Tuntas Pembuat dan Penyebar Berita Hoax

"Dan ada lima sasaran utama pengelolaan perbatasan Negara yaitu pertama, kejelasan dan ketegasan batas wilayah Negara. Kedua, menurunnya kegiatan illegal dan terpeliharanya lingkungan hidup, ketiga, meningkatnya kesejahteraan masyarakat. Keempat, berfungsinya PKSN sebagai Pelayanan Kawasan Perbatasan. Dan terakhir, meningkatnya kondisi perekonomian kawasan perbatasan," tuturnya. 

Adapun terkait BNPP, kata Tjahjo, badan ini punya tugas pokok antara penetapan kebijakan program pengelolaan perbatasan, penetapan rencana kebutuhan anggaran pengelolaan perbatasan, pengkoordinasian pelaksanaan program pengelolaan perbatasan dan pelaksanaan evaluasi dan pengawasan pengelolaan perbatasan. Mengenai anggaran, tahun 2018 untuk pengelolaan perbatasan Negara telah dialokasikan anggaran Rp 21,95 triliun pada 27 kementerian dan lembaga. Anggaran sebanyak itu untuk mempercepat pembangunan infrastruktur, pemenuhan kebutuhan sosial dasar, pemenuhan kebutuhan pokok atau kedaulatan pangan dan pembangunan sarana dan prasarana pemerintahan. 

"Atensi saya sebagai Mendagri dan Kepala BNPP, tolong untuk senantiasa menjaga stabilitas politik dan keamanan di wilyah kita masing-masing," katanya.  

Tjahjo juga mengingatkan tentang tahun politik dimana ada dua agenda besar yang dilaksanakan yakni Pilkada serentak 2018 dan Pemilu nasional serentak pada 2019. Menurut Tjahjo, Pilkada dan Pemilu merupakan pesta demokrasi untuk memilih pemimpin amanah. Selain itu pesta demokrasi menjadi instrumen untuk mewujudkan sistem pemerintahan efektif dan efisien. "Saya minta Pemda tidak ragu menempatkan kawasan perbatasan negara sebagai urusan bersama antara pusat daerah," katanya. 

Hal lain yang dingatkan Tjahjo, pembangunan dan pengelolaan perbatasan jangan hanya didorong untuk mengatasi kesenjangan dengan negara tetangga, namun lebih didasarkan pada niat baik untuk memeratakan kesejahteraan. (p/ab)