Foto: Dokumentasi Kemenko PMK  

nusakini.com - Setelah resmi diluncurkan pada 23 Februari lalu oleh Presiden Joko Widodo, Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dipastikan mulai berjalan.

Untuk tahap awal pelaksanaan program BPNT tahun 2017 akan dilaksanakan secara terbatas di 44 kota. Sasaran penerima manfaat program BPNT ditetapkan sebanyak 1,286 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dengan total anggaran program BPNT sebesar Rp1,7 triliun.

• Tinjau Arus Mudik di Merak, Menko PMK: Ini Bukti Pemerintah Berikan Pelayanan Optimal
• Kemenko PMK Gelar Sosialisasi Reformasi Birokrasi dan Penyusunan Anggaran 2019
• Kemenko PMK Matangkan Pedoman Koordinasi Lintas Sektor Penanganan KLB Penyakit
• Ditargetkan Total Penerima BPNT 2018 Mencapai 10 Juta KPM
• Agar Tepat Sasaran, Menko PMK: Data Penerima Bantuan Pangan Non Tunai Akan Dicek Lagi

Dilansir dari situs Kemenko PMK, kemenkopmk.go.id, Program BPNT ini merupakan transformasi subsidi Rastra yang telah berjalan selama ini dan sesuai arahan Presiden, Program BPNT diluncurkan agar seluruh bantuan sosial diberikan secara non tunai melalui sistem perbankan sehingga Pemerintah mudah untuk mengontrol penyalurannya.

Setiap KPM mendapatkan bantuan sebesar Rp110 ribu yang ditransfer setiap bulan melalui Kartu Keluarga Sejahtera (KKS). KKS dapat digunakan untuk membeli bahan pangan di e-warong, yang merupakan agen bank milik negara yang tergabung dalam Himpunan Bank Negara (Himbara). E-warong terdiri dari pedagang kecil yang sudah ada, e-warong KUBE PKH, dan Rumah Pangan Kita (RPK) yang dibina oleh Bulog. Setiap e-warong juga telah dilengkapi perangkat electronic data capture (EDC).

KPM dapat memanfaatkan dana bantuan untuk membeli bahan pangan yang sesuai dengan kebutuhan dan kualitas yang diinginkan. Untuk tahap awal bahan pangan yang dapat dibeli adalah beras dan gula, selanjutnya dapat diperluas, misalnya telur. Dengan BPNT, KPM diajak untuk bertanggung jawab memanfaatkan dana bantuannya dan mengelola keuangan dengan baik. (p/mk)