Penggeledahan di Bogor dan Tangerang Bikin Ekspose Kasus Dugaan Penyadapan Ditunda

By Admin


Ilustrasi

nusakini.com, Penyidik Direktorat Tindak Pidana Umum (Dittipidum) Bareskrim Polri menggeledah sejumlah lokasi di wilayah Bogor dan Tangerang pada Jumat (20/11/2026). Langkah hukum ini dilakukan guna mendalami penyidikan kasus dugaan tindak pidana makar dan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto.

Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri, Brigjen Susatyo Purnomo Condro, mengonfirmasi langsung jalannya operasi pencarian barang bukti tersebut. Menurut keterangan resmi kepolisian, fokus penyidikan kini diarahkan pada pengembangan jaringan dari perkara yang sedang berjalan.

"Saat ini masih melakukan pengembangan lanjutan penggeledahan di daerah Bogor dan Tangerang," kata Brigjen Susatyo Purnomo Condro kepada awak media di Jakarta, Jumat (20/11/2026).

Akibat kegiatan penggeledahan yang masih berlangsung, agenda ekspose perkara bersama Kejaksaan Agung (Kejagung) terpaksa dijadwalkan ulang. Susatyo menjelaskan bahwa gelar perkara lintas lembaga tersebut ditunda hingga pekan depan agar berkas temuan lapangan lebih lengkap.

Dalam konstruksi perkara ini, Polri sebelumnya telah menetapkan empat perwira tinggi aktif sebagai tersangka atas dugaan penyadapan ilegal. Keempat tersangka tersebut meliputi Kepala Kantor Staf Presiden sekaligus eks Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, serta Kadiv Hukum Polri Irjen Ahrie Sonta Nasution.

Dua nama lain yang turut berstatus tersangka adalah eks Direktur Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri Irjen Eko Hadi Santoso dan eks Kadiv TIK Polri Irjen Slamet Uliandi. Berdasarkan penyidikan polisi, tiga tersangka kini telah ditahan di Rutan Mako Brimob Mabes Polri, sedangkan Irjen Slamet Uliandi belum dilakukan penahanan.

Para tersangka disangkakan melanggar Pasal 258 KUHP dan/atau Pasal 332 KUHP Ayat 1 dan 2, serta Pasal 32 Ayat 1 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Selain menyasar kepala negara, temuan awal penyidik mengindikasikan adanya korban penyadapan lain dari kalangan menteri, politisi, pengusaha, awak media, hingga tokoh masyarakat.

Saat ini, Dittipidum Bareskrim Polri telah resmi meningkatkan status perkara dugaan tindak pidana makar tersebut ke tahap penyidikan. Kepolisian memastikan seluruh proses hukum berjalan sesuai prosedur dengan tetap mengedepankan asas praduga tak bersalah. (*)