nusakini.com - Jakarta, 26/09/2017 Kemenkeu - Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Mardiasmo menyampaikan bahwa selama 72 tahun Indonesia mengelola Sumber Daya Alam (SDA) yang melimpah, kesejahteraan yang merata belum dirasakan oleh masyarakat. Hal ini disampaikannya dalam diskusi Seminar Pertambangan dan Energi Expo 2017 bersama Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arcandra Tahar, Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Industri Kementerian Perindustrian Ngakan Timur Antara, serta Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Thomas Trikasih Lembong di Hotel JW Marriott Jakarta, pada Selasa (26/09).

• Mulai 1 Januari 2024 Beli LPG 3 Kg Pakai KTP, Ini Cara Daftarnya
• 190 Negara dan Organisasi Berkomitmen Setop Pakai Batu Bara Pada 2040
• ESDM Policy Weekly: Prioritaskan Ketahanan Energi Selama Idulfitri 2018
• Agus Hermanto: Pengembangan Energi Panas Bumi Mutlak Diperlukan
• Kabar Gembira, Pemerintah Bebaskan Barang Kebutuhan Pokok Ini dari PPN

“BBM (Bahan Bakar Minyak) satu harga salah satunya adalah untuk menyambungkan Indonesia menjadi satu. Konektivitas Nawa Cita, membangun dari pinggiran untuk betul-betul (menciptakan) kesejahteraan rakyat yang adil. Jadi jangan dikuasai orang-orang tertentu saja,” jelasnya.

Sesuai arahan Presiden, saat ini era menjual sumber daya alam sudah berakhir. Presiden mengajak untuk mengubah paradigma mineral dan batubara (minerba) sebagai komoditas menjadi minerba yang mampu menciptakan nilai tambah bagi perekonomian nasional.

Lebih lanjut, insentif fiskal telah diberikan untuk mendukung perkembangan industri energi yaitu melalui kebijakan Pajak Penghasilan (PPh) dan kebijakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Bea masuk. Selain itu, Wamenkeu juga memaparkan saat ini sedang ada pembahasan mengenai kebijakan penyusunan aturan perpajakan dengan skema Production Sharing Contract (PSC) Gross Split untuk mendorong pengembangan industri hulu migas, memberikan kepastian bisnis investor, serta penyederhanaan administrasi perpajakan.

“Di sini kita sedang mencoba membuat PP (Peraturan Presiden) yang baru, namun sesungguhnya ada yang diadopsi (dari peraturan sebelumnya). Kita coba yang investor friendly. Kita ingin fasilitas perpajakan yang ada di sini yang dulu digunakan di PP Nomor 27 tahun 2017 mengenai pemberian insentif baik yang eksplorasi dan eksploitasi. Itu kita adopsi semua karena beberapa pasal ada yang cocok dengan gross split. Kalau industri sudah happy, kita harapkan industri bisa berkelanjutan,” tutupnya. (pr/eg)