nusakini.com - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta diminta untuk mewaspadai penimbunan pangan menjelang Ramadan. Mengingat, permintaan bahan pokok di Ibukota saat Ramadan akan meningkat.

Ketua Komisi B Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta, Tubagus Arief mengatakan, praktik penimbunan pangan cenderung marak terjadi menjelang Ramadan. Atas dasar itu diperlukan pengawasan ekstra, khususnya untuk Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang membidangi pangan.

"Jangan sampai itu terjadi. Perlu ada penanganan," katanya di Gedung DPRD DKI Jakarta.

• Persija Siap Sukseskan Grand Launching JIS
• Disparekraf DKI Jakarta Hadiri Konferensi Unesco Creative City Network, Kembangkan Potensi Jakarta Sebagai City of Literature
• HLM TPID DKI Jakarta, Wagub Ariza Tekankan Pentingnya Inovasi dan Tingkatkan Kolaborasi dalam Pengendalian Inflasi
• Pemprov DKI dan Kementerian Koordinasi Sukseskan Migrasi Penyiaran Televisi Digital
• Saepulloh dan Windy Terpilih Sebagai Duta Anti-kekerasan DKI

Menurut Tubagus, penimbunan pangan ini tidak hanya merugikan masyarakat, tapi juga pedagang kecil di lapangan.

"Harga pangan mahal, karena stok terbatas. Makanya harus ada pengawasan ekstra," tegasnya.

Ia mengaku tidak ingin adanya kenaikan harga pangan menjelang Ramadan di tengah permintaan masyarakat yang akan semakin meningkat.

"Di sini lah pemerintah turun tangan menjaga stok dan stabilitas pangan," tandasnya.(pr/kj/al)