nusakini.com-Jakarta-Pemerintah Kota Jakarta Timur Raih Penghargaan Anugerah Parahita Ekapraya (APE) 2018 kategori Pratama dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA). Penyerahan pengharaag dilakukan langsung oleh Menteri PPPA, Yohana Susana Yembise kepada Wali Kota Jakarta Timur, Muhammad Anwar, di Istana Wakil Presiden, Rabu (19/12). 

"Tentunya kita semua berharap ke depan sinergitas dengan masyarakat dan stakeholder semakin ditingkatkan. Sehingga Jakarta Timur terus menjadi kota yang aman, nyaman bagi perempuan dan anak-anak " 

• Persija Siap Sukseskan Grand Launching JIS
• Disparekraf DKI Jakarta Hadiri Konferensi Unesco Creative City Network, Kembangkan Potensi Jakarta Sebagai City of Literature
• HLM TPID DKI Jakarta, Wagub Ariza Tekankan Pentingnya Inovasi dan Tingkatkan Kolaborasi dalam Pengendalian Inflasi
• Pemprov DKI dan Kementerian Koordinasi Sukseskan Migrasi Penyiaran Televisi Digital
• Saepulloh dan Windy Terpilih Sebagai Duta Anti-kekerasan DKI

Menurut Muhammad Anwar, penghargaan ini sebagai apresiasi kepada Pemkot Jakarta Timur karena telah berhasil menjadi daerah aman dan nyaman bagi kaum perempuan dan anak. Selain itu juga menjalankan program agar perempuan dan anak lebih mandiri, bermartabat dan berkualitas. 

"Kami bersyukur atas perolehan penghargaan APE ini. Tentunya kita semua berharap ke depan sinergitas dengan masyarakat dan stakeholder semakin ditingkatkan. Sehingga Jakarta Timur terus menjadi kota yang aman, nyaman bagi perempuan dan anak-anak," ujarnya, usai menerima penghargaan. 

Menurutnya, Jakarta Timur mampu menyampaikan informasi secara online mengenai upaya hasil yang telah dilakukan dalam pelaksanaan pembangunan pemberdayaan perempuan dan anak (PP-PA), termasuk implementasi strategi Pengarusutamaan Gender (PUG). 

"Untuk memastikan perempuan dan anak dalam garis aman ini tentu tidak mudah seperti membalikkan telapak tangan. Di sini dibutuhkan sinergitas yang tinggi antara pemerintah kota, stakeholder dan masyarakat luas," tandasnya. 

Disebutkan, kesetaraan dan keadilan gender ini dapat dilihat dari empat aspek. Yakni akses, partisipasi, kontrol dan manfaat. Kemudian untuk penilaian dilihat dari tujuh aspek, yakni komitmen, kebijakan, kelembagaan, SDM dan anggaran, alat analisis gender, data gender, partisipasi masyarakat.(p/ab)