nusakini.com--Pemerintah menekankan pentingnya peran pemerintah daerah dalam mendorong investasi. Hal ini mengingat swasta perlu diikutkan dalam rangka partisipasi menggerakan roda perekonomian di daerah. 

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution dalam acara Anugerah Dana Rakca 2016 di Jakarta, Rabu (7/12), menegaskan urgensi investasi terutama pada bidang-bidang strategis yang selama ini jarang dilirik. 

“Percayalah kita memang perlu mengundang investor masuk apalagi kalau dirancang pada bidang yang tepat”, ungkap Menko Perekonomian. 

Dia percaya para pimpinan daerah baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota mampu mendorong jalannya roda perekonomian daerah. Baik itu dengan menarik investor masuk maupun mengombinasikan kebijakan fiskal yang dimiliki oleh masing-masing daerah.   

• Viral di Media Sosial, Uang Rupiah Baru Pecahan 1.0, BI: Itu Hoaks
• Ini Salah Satu Penyebab Harga Emas Terus Meroket
• Selandia Baru Di Tepi Jurang Resesi Ekonomi
• Bank Dunia Proyeksi Ini Negara yang Bakal Merajai ASEAN, Bagaimana Indonesia?
• 7 Perusahaan BUMN Resmi Dibubarkan, Ini Daftarnya

“Jangan paksakan menggunakan dana APBD pada kegiatan yang sebetulnya swasta tertarik. Kombinasikan, sehingga terlahir dampak yang optimal dari dana APBD”, ujar Darmin. 

Pada kesempatan bersamaan, Darmin juga memberikan apresiasi kepada 83 daerah yang menerima anugerah Dana Rakca 2016 serta reward berupa alokasi Dana Insentif Daerah Daerah (DID). Jumlah daerah yang menerima terdiri atas 6 provinsi, 65 kabupaten dan 12 kota. 

Sementara itu, alokasi DID tahun 2017 adalah sebesar Rp7,5 triliun yang diberikan kepada 317 daerah yang terdiri dari 21 provinsi, 232 kabupaten dan 64 kota. 

  “Semoga pemberian penghargaan dan dana insentif daerah memberikan motivasi, memberikan inspirasi bagi kita semua untuk meningkatkan kinerja demi kesejahteraan masyarakat”, katanya. 

  Hadir dalam acara tersebut Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Bambang Brodjonegoro, Wakil Menteri Keuangan Mardiasmo, Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Budiarso Teguh Wibowo serta perwakilan gubernur, walikota dan bupati seluruh Indonesia.(p/ab)