nusakini.com--Pemerintah tengah menginisiasi konsep pencegahan Kebakaran Hutan, Kebun, dan Lahan (karhutbunla) berbasis klaster. Nantinya, beberapa perusahaan yang ada dalam satu lanskap akan dikelompokkan untuk bekerjasama dalam pencegahan karhutbunla. 

“Kerjasama tersebut juga melibatkan pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota,” ujar Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan Energi, Sumber Daya Alam, dan Lingkungan Hidup Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Montty Girianna dalam rapat koordinasi pencegahan karhutbunla berbasis klaster tahun 2018, Selasa (15/5), di Palembang, Sumatera Selatan. 

Sesuai arahan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution pada rapat koordinasi tanggal 04 Mei 2018, konsep klaster akan diujicobakan di 7 (tujuh) provinsi rawan kebakaran. Untuk tahap awal, konsep ini akan dilaksanakan di Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI). 

• Forum KTT W20: Menko Airlangga Serukan Recover Together and Recover Equally serta Sampaikan Pemberdayaan Ekonomi Perempuan
• Dikunjungi Petinggi Perusahaan Dana Investasi Infrastruktur JOIN dari Jepang, Menko Airlangga Ajak Kembangkan Sistem Smart City di Ibu Kota Nusantara
• Pemulihan Ekonomi dan Daya Saing Industri Indonesia Mendapat Apresiasi Positif dalam Pertemuan antara Menko Perekonomian dengan AmCham dan Pelaku Usaha AS
• Pertemuan Tingkat Menteri CPOPC: Menko Airlangga Tegaskan Minyak Sawit Sebagai Solusi bagi Krisis Pangan dan Energi Dunia
• Komitmen Dukung Industri Kelapa Sawit Berkelanjutan, Pemerintah Sesuaikan Tarif Pungutan Ekspor CPO dan Turunannya

Rapat ini dihadiri oleh perwakilan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), TNI/POLRI, Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, Pemerintah Kabupaten OKI, dan 30 perusahaan yang tergabung dalam klaster OKI 

“Dalam rapat kali ini kita akan mendiskusikan konsep klaster dan mekanisme kerjasama dalam klaster tersebut,” terang Montty. 

Selain dengan konsep klaster, tindakan pencegahan juga harus difokuskan pada pembinaan kepada masyarakat setempat. Pembinaan tersebut ditujukan pada mereka yang bertempat tinggal di desa di wilayah konsesi maupun di sekitar konsesi untuk tidak membakar dalam melakukan pembukaan lahan.  

Hal lain yang tak kalah penting adalah sistem deteksi dini titik api dan respon cepat dalam melakukan pemadaman dini. Perusahaan diminta untuk mempunyai peralatan yang memadai. Standar Operasional Prosedur (SOP) yang dimiliki pun harus memenuhi standar yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Dalam hal ini, melalui Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan serta Peraturan Menteri Pertanian.  

Montty juga berpesan agar sinergi terus ditingkatkan, baik dalam perencanaan pencegahan maupun dalam gerak cepat turun ke lapangan pada saat api masih dalam posisi kecil. “Dengan itu kita berharap upaya pencegahan kebakaran di tahun 2018 ini makin optimal,” pungkasnya. (p/ab)