nusakini.com--Wakil Bupati Tuban Noor Nahar Hussein meminta agar pemerintah pusat, dalam hal ini Kementerian Pertanian untuk tidak melakukan impor beras. Sebab, apabila hal itu dilakukan, maka para petani akan sangat dirugikan. 

Dia merujuk data produksi padi di daerahnya. Dimana ada sekitar 10 ribu hektar padi yang panen di Februari. Sementara di bulan Maret jumlahnya sekitar 22 ribu hektar.

"Produksi pagi Tuban 2017 sebesar 620 ribu ton, dikonsumsi penduduk Tuban 40 persennya. 60 persen sisanya surplus sebesar 250 ribu ton beras dipasarkan ke daerah lain," terangnya.

Wabup Tahar mengungkapkan permintaannya itu pada acara panen raya di Desa Kendal Rejo, kecamatan Soko, Kabupaten Tuban, Kamis (8/2). Acara itu dihadiri Kementerian Pertanian bersama tim serap gabah petani (Sergap), Direktur Jenderal Tanaman Pangan Sumardjo Gatot Irianto, Aster Kasad Mayjen TNI Supartodi, wakil dari Bulog, Bank BUMN, PT PKG, serta ratusan petani.

Wabup Nahar menegaskan data yang diungkapnya sangat valid. "Kami prihatin bila ada beras masuk, akan berdampak pada anjloknya harga petani," jelas Wabup Nahar.

Menanggapi hal itu, Aster Mayjen Supartodi dengan tegas mengatakan, pemerintah tidak akan impor beras.

Justru, lanjut dia, pemerintah saat ini terus melakukan upaya khusus dan percepatan, akselerasi dan melakukan serapan gabah dari petani semaksimal mungkin.

Hal itu, lanjut Mayjen Supartodi, sesuai dengan amanah Presiden Jokowi yang memerintahkan agar petani harus tetap diuntungkan dan sejahtera.

"Pak Jokowi titip salam, pemerintah tak akan buat rugi petani. Gak boleh petani sengsara, kita (pemerintah) harus sejahterakan," tutup Supartodi saat ditemui dikesempatan yang sama.

Dalam acara ini, Menteri Amran berhalangan hadir karena harus berangkat ke Jakarta untuk mengikuti rapat penting. (r/eg)