Pemerintah Pacu Pembangunan Kilang Gas Maluku, Targetkan Rampung Kilat
By Admin

Presiden Prabowo Subianto
nusakini.com, Jakarta — Pemerintah secara resmi memulai tahapan konstruksi fisik salah satu infrastruktur energi terbesar di wilayah timur Indonesia. Pembangunan fasilitas Liquefied Natural Gas (LNG) Abadi Masela di Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Maluku, ditegaskan harus berjalan tanpa hambatan dan diselesaikan dalam tempo sesingkat mungkin.
Ketegasan tersebut disampaikan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto saat meresmikan peletakan batu pertama (groundbreaking) proyek tersebut secara daring melalui siaran digital Sekretariat Presiden pada Kamis (16/7/2026). Dalam arahannya, Kepala Negara menekankan bahwa masyarakat dan bangsa Indonesia telah menanti realisasi proyek strategis nasional ini selama hampir tiga dekade.
"Hari ini kita mulai melakukan pembangunan, tidak boleh terhambat, pembangunannya harus selesai dengan waktu sesingkat-singkatnya," ujar Presiden Prabowo dalam pidato resminya, Kamis (16/7/2026). Ia juga menyampaikan permohonan maaf karena belum dapat membuka proyek tersebut secara langsung di lokasi fisik, namun memastikan komitmen pemerintah terhadap pembangunan di Maluku tetap menjadi prioritas.
Proyek yang berlokasi di laut lepas sekitar 170 hingga 180 kilometer dari Kabupaten Kepulauan Tanimbar ini dikelola oleh konsorsium INPEX Masela Ltd, PT Pertamina (Persero), dan Petronas. Total nilai investasi untuk menghidupkan ladang gas ini diperkirakan mencapai 20,9 miliar dolar AS.
Berdasarkan data teknis, infrastruktur ini dirancang guna memproduksi 9,5 juta ton LNG per tahun serta mengalirkan gas pipa domestik sebesar 150 juta standar kaki kubik per hari (MMSCFD). Selain itu, proyeksi produksi kondensat diperkirakan menyentuh angka 35.000 barel per hari untuk memperkuat ketahanan energi nasional.
Hingga awal bulan ini, laporan pengerjaan desain rekayasa awal atau Front End Engineering Design (FEED) dilaporkan sudah menyentuh angka 79,56 persen. Angka tersebut diklaim melampaui target berkala yang ditetapkan, sementara target keputusan investasi final (final investment decision) dibidik pada akhir tahun 2026.
Pemerintah berharap momentum ini mampu memicu pertumbuhan ekonomi regional, membuka lapangan pekerjaan baru secara masif bagi penduduk lokal, serta mendorong hilirisasi industri pendukung di kawasan timur Indonesia. (*)