nusakini.com--Membangun infrastruktur di Indonesia tidak bisa hanya dilakukan oleh pemerintah sendiri, melainkan perlu kerjasama dengan pihak swasta. Hal tersebut disampaikan oleh Direktur Jenderal Bina Konstruksi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Yusid Toyib pada Forum Regional Perubahan Paradigma Investasi Infrastruktur Wilayah Timur di Bali, Selasa (29/11). 

Menurut Yusid, paradigma dalam pembangunan infrastruktur selama ini masih sangat terbatas kepada penggunaan APBN/APBD, karena menggunakan APBN/APBD prosesnya dianggap lebih mudah dan lebih cepat dari Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU). Paradigma tersebut perlu dilakukan transformasi, untuk fokus kepada suatu paradigma yang paling mendasar, yaitu memberikan pelayanan kepada masyarakat tanpa harus memiliki atau mengelola sendiri aset infrastruktur. 

Ia menjelaskan bahwa kebutuhan anggaran pembangunan infrastruktur bidang PUPR diperkirakan senilai Rp 1.915 triliun hingga 2019. Sementara anggaran yang akan dialokasikan untuk Kementerian PUPR sampai dengan 2019 hanya Rp 1.289 triliun sehingga ada kekurangan pembiayaan pembangunan infrastruktur bidang PUPR senilai Rp 626 triliun. 

• Mulai 2 Januari Jalan Tol Makassar New Port Sudah Berfungsi
• Tahun Depan, Jalan Nasional Penghubung Sultra dan Sulsel Bakal Mulus
• Staf Khusus Wapres Soroti Kordinasi Antar Instansi Untuk Percepatan Pembangunan Bendungan Jragung.
• Stafsus Wapres RI, Sukriansyah Gelar Kunker ke Sumsel, Ini yang Dilakukan
• Tinjau Pembangunan Bendungan Sidan Bali, Stafsus Wapres Sukriansyah Apresiasi Proses Pembangunan yang Terus Berlangsung di Tengah Pandemi Covid-19

Di sisi lain, pemerintah saat ini sedang melakukan penghematan anggaran diberbagai kementerian, untuk Kementerian PUPR melakukan penghematan anggaran mencapai Rp 6,98 triliun. ”Karena itu pemerintah tidak mungkin berjalan sendiri dalam membangun infrastruktur. Swasta harus turut jadi bagian, dan paling memungkinkan adalah melalui investasi,” ujar Yusid. 

Upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah untuk menarik investasi swasta diantaranya, memberikan kemudahan dalam perizinan, percepatan pengadaan lahan, penambahan jenis infrastruktur yang dapat dilakukan melalui skema KPBU sesuai Peraturan Presiden Nomor 38/2015 yang akan memperbesar peluang swasta berinvestasi infrastruktur. Selanjutnya pembentukan kelembagaan pendukung investasi seperti PT SMI dan PT PII, serta pemberian dukungan pemerintah untuk proyek KPBU, salah satunya dalam bentuk dukungan kelayakan atau viability gap funding (VGF) dan project development fund (PDF). 

“Saya mengharapkan peran aktif peserta pada forum ini sehingga akan menjadi feedback dalam melakukan corrective actions dan continuous improvement bagi stakeholders dalam rangka meningkatkan partisipasi peran serta swasta dalam penyediaan infrastruktur,” kata Yusid. 

Narasumber dalam acara tersebut, diantaranya Direktur BUMD, BULD dan Barang Milik Daerah Kementerian Dalam Negeri Hari Nur C Murni, perwakilan PT SMI Gan Gan Dirgantara, Direktur Jenderal Bina Konstruksi Yusid Toyib, Wakil Ketua Umum Kadin Provinsi Bali I Wayan Adnyana, Komisi III DPRD Provinsi Bali I Nyoman Sugawa, dan Guru Besar FEB Universitas Udayana Made Suyana. 

Forum Regional Perubahan Paradigma Investasi Infrastruktur sebelumnya telah dilaksanakan di tiga wilayah berbeda yang mewakili setiap daerah di Indonesia, diantaranya Medan untuk wilayah barat, Bandung untuk wilayah tengah, dan Sorong untuk wilayah Papua dan Papua Barat.(p/ab)