nusakini.com--Pemerintah tengah memberikan perhatian lebih terhadap peningkatan daya saing industri kecil dan menengah (IKM) khususnya di Sumatera Barat. Upaya tersebut sejalan dengan program prioritas Presiden Joko Widodo tahun 2017 dalam pemerataan pembangunan dan kesejahteraan nasional.  

Menurut Plt. Sekretaris Jenderal Kementerian Perindustrian Haris Munandar, guna meningkatkan produktivitas dan daya saing IKM, saat ini pihaknya telah menyusun program strategis pada tahun 2017. Hal ini untuk menjaga konsistensi peran IKM yang memberikan kontribusi besar terhadap perekonomian nasional.  

"IKM meningkatkan nilai tambah di dalam negeri yang cukup signifikan. Capaian tahun 2016 sebesar Rp520 triliun atau meningkat 18,3 persen dibandingkan pada 2015," ujar Haris dalam acara Forum Komunikasi Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat, Rabu (15/3), di Bukit Tinggi, Sumatera Barat.  

Selain itu, IKM juga berperan penting dalam penyerapan tenaga kerja dalam negeri. Tahun 2017, penambahan tenaga kerja sektor IKM ditargetkan mencapai 400.000 orang. Sedangkan, jumlah IKM ditargetkan naik sebanyak 182.000 unit menjadi 4,036 juta pada tahun 2017 atau meningkat 4,7 persen dari 3,85 juta tahun 2016.  

Haris meminta agar pelaku IKM nasional dapat memanfaatkan hasil penelitian dan pengembangan yang telah dilakukan oleh pemerintah dalam upaya peningkatan daya saing produknya. "Kami memiliki Baristand Industri di berbagai wilayah Indonesia yang bisa memfasilitasi dalam pembuatan produk yang sesuai standar," katanya.  

• Pacu Peran IKM Pulihkan Ekonomi, Kemenperin Gulirkan Program DAPATI
• Perluas Akses Pasar, Kemenperin Fasilitasi Kemitraan IKM dengan Perhotelan
• Tingkatkan Kesadaran Desain Berkelanjutan, Kemenperin Gelar Kompetisi Fesyen dan Kerajinan IFCA 2020
• Genjot Inovasi IKM Pangan, Kemenperin Luncurkan Program IFI
• Kemenperin Dorong Pelaku IKM Optimalkan Desain Kemasan

Saat ini, sambung Haris, Badan Penelitian dan Pengembangan Industri (BPPI) telah memiliki 23 unit Balai yang terdiri dari 11 Balai Besar, 11 Baristand Industri dan satu Balai Sertifikasi Industri, dengan jumlah SDM peneliti sebanyak 291 orang dan perekayasa sebanyak 52 orang.  

Disamping itu, Balai Diklat Industri (BDI) Kota Padang telah menyelenggarakan program inkubator bisnis dengan tujuan meningkatkan jumlah wirausaha industri baru yang berdaya saing dan menciptakan lapangan kerja di masyarakat. BDI Padang juga telah mendirikan Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) dan Tempat Uji Kompetensi (TUK) sebagai syarat melakukan sertifikasi kompetensi. Pengembangan LSP dan TUK dalam rangka mendukung penyelenggaraan program pendidikan kilat berbasis kompetensi.  

Sementara itu, dalam pembangunan tenaga kerja industri, pemerintah akan berfokus pada kegiatan dan pelatihan vokasi, pemagangan industri serta sertifikasi kompetensi. "Pelaksanaan pendidikan vokasi industri selalu berbasis demand driven serta link and match, untuk mendorong terciptanya tenaga kerja Indonesia yang terampil sesuai kebutuhan dunia usaha," ungkap Haris.

Pada akhir bulan Februari 2017, Kemenperin telah meluncurkan Program Pendidikan Vokasi Industri (link and match industri dengan SMK) Wilayah Jawa Timur yang diresmikan langsung oleh Wakil Presiden Jusuf Kalla.  

Haris menyampaikan pada tahap pertama, telah dilakukan penandatanganan perjanjian kerja sama antara 49 perusahaan industri dengan 219 SMK di Provinsi Jawa Timur. Program selanjutnya akan diluncurkan secara bertahap di Jawa Tengah, Jawa Barat, DI Yogyakarta, DKI Jakarta dan Banten pada tahun ini.  

  "Pada bulan Maret ini, kami mau me-launching lagi di Jawa Tengah. Kami juga akan resmikan pembangunan politeknik khusus furniture di Semarang," imbuhnya.  

  Dia menambahkan, pendidikan vokasi di Indonesia akan dikembangkan dengan mengadopsi konsep pendidikan sistem ganda (dual system). "Untuk itu, kami mengembangkan kerja sama dengan negara-negara yang telah menjalankan dual system, seperti Jerman dan Swiss," ujarnya. (p/ab)