nusakini.com--Guna terus meningkatkan pertumbuhan ekonomi, salah satu fokus pemerintah pada saat ini adalah melakukan percepatan pembangunan infrastruktur. Pembangunan infrastruktur diharapkan mampu meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di dunia internasional. 

  Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2015-2019, kebutuhan pendanaan infrastruktur mencapai Rp 4.796 triliun. Pendanaan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara / Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBN/APBD) hanya mampu menutupi sekitar 41,3% atau sebesar Rp 1.978 triliun.

Keterlibatan Badan Usaha Milik Negara / Badan Usaha Milik Daerah (BUMN/BUMD) sekitar 22,2% atau sebesar Rp 1.066 triliun. Sehingga masih terdapat gap dalam pendanaan infrastruktur sebesar Rp 1.715 triliun atau sekitar 36,5% yang didorong dapat dipenuhi melalui pendanaan non anggaran pemerintah (APBN/APBD) dengan keterlibatan pihak swasta. 

  “Infrastruktur sangat dibutuhkan untuk mendukung kegiatan ekonomi kita. Kebijakan dari pemerintah saat ini adalah mendorong pembangunan infrastruktur merata di seluruh Indonesia. Tidak hanya terpusat di Jawa, tapi juga akan dikembangkan di luar Jawa,” ujar Deputi Bidang Koordinasi Percepatan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Wahyu Utomo dalam Seminar Nasional bertajuk “Alternatif Pembiayaan Infrastruktur di Indonesia”, di Jakarta, Rabu (25/10). 

• Kebutuhan Pembiayaan Tinggi, Perlu Peningkatan Peran Pasar Modal

  Upaya pemerataan infrastruktur tersebut diimplementasikan dengan mendorong pusat pertumbuhan ekonomi melalui pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), Kawasan Industri (KI), dan Kawasan Pariwisata. 

  “Kita sangat membutuhkan infrastruktur konektivitas, infrastruktur energi, dan infrastruktur lainnya seperti air dsb supaya pembangunan kawasan-kawasan di luar Jawa ini bisa dipercepat,” lanjutnya. 

  Wahyu menjelaskan, dalam proses penyediaan Proyek Strategis Nasional (PSN), terdapat isu-isu yang muncul dan perlu segera diselesaikan. Mulai dari isu pembebasan lahan, isu pelaksanaan konstruksi, isu perizinan, isu perencanaan dan penyiapan, serta isu pendanaan. 

  Terkait isu pendanaan, beberapa alternatif pembiayaan infrastruktur telah dilaksanakan dan sebagian sedang dalam tahap pematangan. “Seminar ini dimaksudkan untuk memperoleh masukan dari berbagai stakeholder terkait alternatif-alternatif pembiayaan infrastruktur terutama investasi di pihak swasta,” kata Wahyu. 

  Hadir sebagai narasumber antara lain: Direktur Pengelolaan Investasi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Sujanto; Anggota Badan Pelaksana Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) Anggito Abimanyu; Public Private Partnerships(PPP) AdvisoryMalaysia HK Yong, Vice President Senior Researcher PT Bursa Efek Indonesia Djoko Saptono; Direktur Utama Mandiri Sekuritas Silvano Rumantir; Direktur Utama Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo) Salyadi Saputra. Serta dimoderatori oleh Assistant Professor Institut Teknologi Bandung Binsar PH Naipospos.(p/ab)