nusakini.com-Rencana pemerintah untuk melakukan pembatasan impor dipandang sebagai langkah yang tepat. Namun, kebijakan ini perlu tepat sasar agar tidak menimbulkan efek negatif yang malah mengganggu pertumbuhan sektoral. 

Menurut Ketua Umum Kadin Indonesia, Rosan Perkasa Roeslani, pembatasan impor sebaiknya lebih mengarah pada barang konsumsi yang memiliki subsitusi ekspor di dalam negeri. 

"Jangan untuk bahan baku yang masih dibutuhkan untuk kegiatan produksi industri," kata Rosan.

• KBRI Gelar Business Gathering di Bishkek, Kyrgyzstan untuk Tingkatkan Perdagangan Kedua Negara
• INA-LAC Business Network: KADIN Siap Berbisnis dengan Kawasan Amerika Latin dan Karibia
• Kadin Siap Stabilkan Harga Minyak Goreng
• Menaker Minta KADIN Terapkan Struktur dan Skala Upah
• Bakal Dihadiri Jokowi, Group Same Hotels Indonesia Siap Sukseskan Munas Kadin Di Kendari

Bagaimana pun sebagian besar industri dalam negeri masih membutuhkan bahan baku/penolong dari luar. Kebutuhan bahan baku impor pada industri hulu utama, seperti industri baja dan industri petrokimia, misalnya, masih di atas 50%. Bila pembatasan tersebut juga menyasar bahan baku industri maka akan berdampak pada penurunan produktivitas. 

Rosan berharap kebijakan pembatasan impor dapat membantu pemerintah mengendalikan defisit neraca transaksi berjalan. 

"Ketika defisit ini dapat terkendali, rupiah juga diharapkan bisa bergerak secara lebih stabil," ujar Rosan. 

Sebagaimana diketahui, Pemerintah tengah mempelajari sejumlah langkah untuk mengontrol kecenderungan pelemahan nilai tukar rupiah, sekaligus menyeimbangkan neraca transaksi berjalan. Salah satu langkah yang dipertimbangkan adalah menerapkan pembatasan barang impor. Direncanakan ada pembatasan terhadap 900 jenis barang, terutama yang sudah mampu diproduksi di dalam negeri. (p/ab)