nusakini.com--Keberhasilan Kota Surabaya dalam mengimplementasikan sistem pemerintahan yang berbasis elektronik, atau kerap disebut dengan e-Government (e-Gov) menjadi magnet bagi daerah lain untuk datang dan menggali informasi lebih dalam tentang kunci keberhasilan ini.  

Kali ini, Selasa (5/12), rombongan dari Pemerintah Kota Malang berkesempatan datang dan berkunjung ke Kota Surabaya, dan diterima langsung oleh Walikota Surabaya di Ruang Sidang Walikota, gedung Balaikota lantai 2.  

Walikota Malang, Mochamad Anton, dalam sambutannya mengatakan bahwa kedatangannya ke Kota Surabaya pertama adalah untuk silaturahmi dengan Pemerintah Kota Surabaya dan juga ingin belajar tentang tata kelola kota yang baik dan bekelanjutan agar bisa memberikan pelayanan dan sistem transparansi yang baik kepada masyarakat.  

• Wujudkan Birokrasi Bersih Dan Melayani, Pemkot Surabaya Ajak Selurih Lapisan Masyarakat Kampanye AntiKorupsi
• Kembangkan Potensi Surabaya, Wali Kota Eri Gandeng 6 Perguruan Tinggi
• Pemkot Surabaya Siapkan Swab Gratis di Bandara Juanda bagi Tamu World Habitat Day
• Sambut Hangat Delegasi Hari Habitat Dunia, Pemkot Surabaya Suguhi Pertunjukkan Campursari
• Tak Ingin Warga Tergenang, Pemkot Surabaya Rutin Normalisasi Sungai Kalimas

Walikota Surabaya, Tri Rismaharini, menjelaskan tentang berbagai inovasi yang sudah dilakukan oleh jajarannya untuk meningkatkan kualitas pelayanan terhadap publik, dan juga meningkatkan kinerja di internalnya. Ia menjelaskan bahwa proses usulan yang datang dari masyarakat dimasukkan dalam sistem elektronik. Semuanya diunggah kedalam sistem elektronik sehingga bisa dengan mudah dimonitor proses tindaklanjutnya.  

Risma juga mengatakan bahwa aplikasi yang ada di sistem e-Gov membutuhkan saling kontrol antar Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Ia memberi contoh aplikasi e-Budgeting. Dalam prosesnya, verifikator aplikasi ini adalah Badan Perencanaan dan Pembangunan, proses menghitung ada di Bagian Administrasi Pembangunan, sedangkan output atau keluarannya ada di Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah.  

Masih menurut Risma, untuk menyusun Standar Harga Satuan atau SHS dalam aplikasi e-Budgeting, diperlukan perbandingan harga dari suatu barang dari tiga tempat yang berbeda untuk kemudian diambil harga rata-rata yang nantinya digunakan sebagai satuan harga dalam proses perencaan dan pembangunan kota. Satuan harga dalam e-Budgeting pun sangat rigid, semuanya bisa dilihat secara detil sehingga bisa lebih mudah dan bisa menghemat anggaran, yang nantinya bisa dialihkan untuk meningkatkan kesejahteraan para pegawai.  

"Awalnya susah, namun sekarang relatif sudah jalan", kata walikota perempuan pertama Kota Surabaya ini, ketika menjelaskan tentang pergantian sistem lama yang cenderung manual menjadi sistem baru yang serba elektronik.(p/ab)