nusakini.com-Jakarta - Pemerintah melalui Kementerian Agama beserta Majelis Ulama Indonesia (MUI) terus berupaya untuk melakukan penyatuan kalender hijriyah di Indonesia. Paska Ramadan, MUI akan menggelar forum kajian ilmiah intensif untuk bahas hal tersebut. 

Keterangan ini disampaikan Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin kepada media usai Sidang Isbat 1 Syawal 1440 H di Auditorium HM Rasjidi, Kantor Kementerian Agama, Jalan MH Thamrin, Jakarta. Rencana ini menurut Menag telah disepakati Kemenag dan MUI pada pertemuan pendahuluan yang telah berlangsung pada 21 Mei 2019 lalu. 

• Besok, Kemenag Bakal Gelar Sidang Isbat
• Menag Yaqut Lantik Muh. Tonang Sebagai Kakanwil Kemenag Sulsel bersama 8 Pejabat Eselon ll
• Kemenag Sulsel-NU Care Lazisnu Gelar Festival Ramadan
• Kemenag: 1 Ramadan Jatuh Pada Hari Selasa 12 Maret
• 25 Ribu Kuota Sertifikasi Halal Gratis Terpenuhi, BPJPH: Sertifikat Menunggu Fatwa MUI

“Benar di bulan Ramadan dua minggu yang lalu saya telah berkunjung ke Majelis Ulama Indonesia untuk bagaimana setelah Ramadan ini kita dapat melaksanakan pertemuan intensif tentang penyatuan kalender hijriyah,” ungkap Menag, Senin (03/06). 

Dalam forum kajian ilmiah yang akan digelar oleh MUI tersebut menurut Menag akan dihadiri para ahli ilmu falak dan astronomi. “Kemudian diperluas oleh (kehadiran) seluruh wakil-wakil ormas islam sehingga harapannya kita bisa memiliki kalender hijriyah yang disepakati untuk menetapkan setiap kita memerlukan kesepakatan bersama untuk menetapkan 1 Ramadan, Syawal dan Dzulhijjah,” sambungnya. 

Menurut Menag, wacana penyatuan kalender hijriyah ini telah sejak lama dibicarakan. Tidak hanya oleh kalangan ulama dan ahli falak di Indonesia, tetapi juga di Kementerian Agama sebagai pihak pemerintah. “Kami di Kementerian Agama sendiri sudah berusaha sejak beberapa tahun yang lalu, dalam berbagai macam pertemuan sudah sering kita lakukan agar kita bisa menyepakati kriteria yang disepakati bersama sehingga kita memiliki acuan bersama,” kata Menag. 

Rencana ini pun memperoleh dukungan DPR. “DPR terus mendorong pemerintah untuk terus mengkaji dan melakukan ijtihad untuk membuat kalender bersama. Ini menjadi agenda yang terus menerus kita lakukan karena kita berharap yang akan datang tidak ada lagi perbedaan. Yang ada adalah persamaan-persamaan untuk membangun bangsa yang kita cintai ini,” kata Ketua Komisi VIII DPR Ali Taher yang turut hadir dalam Sidang Isbat 1 Syawal 1440H.(p/ab)