Foto/dpr.go.id  

nusakini.com - Anggota Panitia Khusus Rancangan Undang-Undang (Pansus RUU) Terorisme Arsul Sani mengatakan, saat ini pansus sedang membahas salah satu Daftar Inventaris Masalah (DIM) terkait poin penyadapan. Namun kemudian DPR dan pemerintah sepakat, agar konten penyadapan itu dilengkapi oleh pemerintah.

“Kajian dari Pansus RUU Terorisme, menyimpulkan kalau penyadapan itu secara garis besar dibedakan atas penyadapan dalam rangka penegakan hukum dan penyadapan dalam kerangka intelijen,” kata Arsul, usai rapat tertutup dengan pemerintah di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (13/7/2017).

Politisi F-PPP itu menambahkan, kajian yang ditemukan pansus di banyak negara yang demokrasinya maju, untuk melakukan penyadapan dalam kerangka penegakan hukum, maka harus mendapat izin dari pengadilan. Tidak ada pembedaan mekanisme penyadapan, kendati kasusnya berbeda.

• Ini Komentar Bambang Pacul Soal Bukber Bareng Puan di Rumah Rosan
• Terima Kunjungan Komisi II DPR, Gubernur Bali: Kehadiran Wisatawan Dorong Pemulihan Ekonomi
• Pemerintah dan DPR Lanjutkan Pembahasan RUU tentang Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan APBN TA 2021
• IPW Meminta Polri Tindak Tegas Pelaku Pengeroyokan Ade Armando
• Kunjungi Ketua DPD RI, Panglima TNI Dukung Aparat Tak Represif ke Mahasiswa

“Untuk semua tindak pidana tidak dibedakan. Kalau korupsi, terorisme, narkotika, semua harus dengan penetapan pengadilan,” imbuh anggota Komisi III DPR RI itu.

Hal berbeda jika penyadapan dalam kerangka kegiatan intelijen. Arsul menjelaskan, pihaknya menemukan, tidak semua negara bahkan banyak negara yang melakukan penyadapan dalam rangka intelijen, tidak memerlukan izin atau penetapan pengadilan.

“Nah dari temuan atau kajian itu, maka DPR harus menentukan sikap bersama dengan pemerintah. Tentang kebijakan hukum yang terkait dalam penyadapan ini. Kalau misalnya kebijakan hukumnya itu kita kalau mau menyadap dalam penegakan hukum harus dengan penetapan pengadilan, ini harus berlaku untuk semua, yang terkait dengan penegakan hukum,” jelasnya.

Namun jika kebijakan hukumnya menetapkan tidak perlu izin pengadilan tetapi izin dari lembaga masing-masing yang terkait, itu juga harus berlaku semua termasuk untuk pemberantasan korupsi yang dijalankan KPK, kasus narkotika yang dijalankan BNN dan Polri, maupun kasus terorisme yang ditelusuri BNPT.

“Ini yang kemudian pansus menyepakati agar internal panja pemerintah membuat rumusan lebih dahulu, termasuk kebijakan dan politik hukum dasarnya soal penyadapan itu,” tutup politisi asal dapil Jawa Tengah itu. (p/ma)