Pacu Realisasi Program Kesejahteraan, KKP-BNI Sepakat Optimalkan Jasa Perbankan
By Admin
nusakini.com - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) melakukan penandatanganan kesepakatan bersama dengan PT Bank Negara Indonesia (BNI) tentang Penyediaan dan Penggunaan Jasa Perbankan, di Gedung Mina Bahari IV, Kantor KKP, Jakarta, Jumat (25/8/2017).
Kesepakatan bersama tersebut ditandatangani oleh Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti dan Wakil Direktur Utama BNI Herry Sidharta. Menteri Susi mengatakan, kesepakatan tersebut bertujuan untuk mempercepat berjalannya program-program KKP, terutama yang mengarah pada peningkatan kesejahteraan masyarakat, khususnya nelayan.
“Hari ini kita menandatangani dua MoU, tadi dengan BRI, sekarang dengan BNI, beberapa minggu yang lalu dengan PLN dan PERTAMINA. Sinergi pemerintah dan BUMN untuk me-rolling lebih cepat program-program pemerintah. Itu benar-benar kita tangani dengan serius. Kita tak bisa bekerja sendirian, menyadari itu maka kerja sama ini menjadi sangat penting untuk kita semua,” ungkap Menteri Susi dalam sambutannya.
Senada dengan pernyataan Menteri Susi, Wakil Direktur Utama BNI Herry Sidharta menyatakan, BNI akan terus mendukung program-program KKP dengan penajaman dukungan dan solusi dalam pengelolaan keuangan, sehingga tercipta efisiensi dan efektivitas kinerja keuangan di KKP.
Herry menambahkan, BNI berkomitmen untuk mendukung sektor kelautan nasional. “Berbagai usaha telah kami lakukan untuk meningkatkan usaha pada sektor penangkapan ikan yang sedang digalakan pemerintah, di antaranya kredit untuk pergantian alat tangkap menjadi alat tangkap ramah lingkungan yang ditujukan pada para nelayan,” tuturnya.
Sebagaimana diketahui, perikanan tangkap di Indonesia saat ini memang tengah menunjukkan kemajuan yang signifikan, di mana berkat kebijakan pemberantasan Illegal, Unreported, and Unregulated (IUU) Fishing stok ikan di laut Indonesia meningkat, sehingga permodalan untuk pengelolaan dan pengembangan sangat dibutuhkan.
Selain sektor perikanan tangkap, pengembangan sektor budidaya ikan, rumput laut, pengembangan industri garam juga membutuhkan dukungan permodalan. Herry menyatakan BNI siap membantu pengembangan sektor kemaritiman misalnya dengan pengembangan industri dan angkutan perkapalan, industri olahan hasil laut, serta perdagangan laut.
“Dengan penandatanganan PKS (Perjanjian Kerja Sama) ini menunjukkan bahwa BNI bukan hanya bank komersial, tetapi juga mendukung usaha pemerintah dalam perikanan,” katanya.
Adapun Menteri Susi dalam kesempatan tersebut meminta dukungan BNI dalam pergantian alat tangkap ke alat tangkap ramah lingkungan. Menurutnya, di beberapa wilayah Pantai Utara Jawa (Pantura) masih terjadi permasalahan peralihan alat tangkap.
“Kami mempererat kerja sama, memastikan bahwa program pemerintah untuk pergantian alat tangkap itu bisa dibantu, bisa disupport, didukung penuh oleh lembaga keuangan pemerintah melalui BUMN-BUMN ini, supaya percepatan peralihan alat tangkap ini segera dapat terjadi dan masyarakat dapat menikmati keuntungannya,” harap Menteri Susi.
“Saya berharap bulan Oktober paling lambat, atau September, kita sudah mulai dengan beberapa gerai bersama antara KKP dengan perbankan untuk menyalurkan kredit untuk mempercepat pengalihan alat tangkap cantrang ini ke alat tangkap yang lebih ramah lingkungan,” imbuhnya.
Dengan peralihan alat tangkap ini Menteri Susi berharap nelayan bisa menangkap ikan yang lebih besar di Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) yang kaya seperti Arafura, Natuna, hingga Laut Hindia.
“Ikannya banyak, jaringnya ada, BBM-nya ndak ada juga ndak bisa melaut. Semuanya ada, modalnya tidak ada juga tidak bisa melaut. Jadi inilah kesempatan kita untuk memastikan bahwa semua yang dibutuhkan oleh para nelayan dan rakyat kita ini ada,” tambahnya.
Menteri Susi juga mendorong BNI untuk mendukung bisnis pakan mandiri pembudidaya dengan mempermudah akses permodalah dan memperkecil bunga bagi pembudidaya kecil. Menurutnya, dengan membuat pakan mandiri, pembudidaya dapat memperoleh keuntungan yang jauh lebih besar, sehingga BNI tak perlu takut memberi kredit kepada mereka. “Kalau sebelumnya mau memberikan kredit ragu-ragu, sekarang tidak perlu ragu lagi,” seloroh Menteri Susi.
Jika selama ini BNI telah bekerja sama dengan KKP dalam pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), saat ini Menteri Susi ingin BNI membantu Badan Layanan Usaha (BLU) KKP mempercepat penyaluran bantuan dengan menyediakan fasilitas perbankan. Menteri Susi meminta BNI membuka outlet di wilayah-wilayah yang dapat dijangkau dengan mudah oleh masyarakat, sehingga bantuan dapat terserap dan bergulir lebih cepat dan tepat. Menteri Susi berpendapat, jika BLU nelayan dapat terserap dengan baik, KKP tentunya dapat membuat permohonan tambahan BLU kepada Kementerian Keuangan.
Guna mempermudah nelayan memperoleh akses permodalan, Menteri Susi ingin agar KKP bersama perbankan ‘jemput bola’ dengan mendirikan terobosan baru yang dapat disebut ‘café financing’ atau ‘café permodalan’.
“Kalau ini berhasil, ini sebuah terobosan yang pasti sesuai dengan program pemerintah, pengentasan kemiskinan, pemerataan kesejahteraan, dan juga berkeadilan karena kita menjemput bola kepada masyarakat-masyarakat yang selama ini kesulitan akses,” terang Menteri Susi.
Menteri Susi ingin mematahkan stigma bahwa ekonomi besar sulit dan tidak adil bagi masyarakat kecil, dengan menyediakan warung permodalan dengan bunga yang kecil, sesuai dengan tujuan program yaitu pemerataan ekonomi, dan pengentasan kemiskinan dan keberpihakan.
“Dulu saya ingat, usaha kecil kredit bunganya tinggi. Tapi begitu besar bunganya lebih rendah karena katanya risikonya makin berkurang. Tapi sekarang kita balik, yang kecil kita kasih bunga rendah, yang besar boleh kasih bunga tinggi. Saya pikir lebih adil seperti itu. Dan yang penting adalah memberikan akses tadi. Akses ini kadang-kadang di daerah itu banyak institusi keuangan masih seperti mercusuar. Jadi petani nelayan itu takut mau masuk pintu bank itu. Jadi kitalah yang akan menjemput bola,” Menteri Susi kembali menegaskan.
“Kita harus berjanji bersama-sama untuk menurunkan beban suku bunga dan mempermudah akses pendanaan masyarakat. Kalau ini berhasil saya yakin program pemerintah juga pasti akan berhasil dan tentunya masyarakatlah yang akan diuntungkan dan disejahterakan,” pungkas Menteri Susi.
Perlu diketahui, kesepakatan bersama KKP – BNI ini meliputi percepatan penyaluran kredit program dan kredit umum baik secara langsung maupun lingkage kepada pelaku usaha kelautan dan perikanan binaan KKP; pelaksanaan program Corporate Social Responsibility (CSR) dan Corporate Community Responsibility (CCR) kepada stakeholder (pemangku kepentingan) di bidang kelautan dan perikanan; pertukaran data dan informasi; layanan fungsi perbankan sebagai Channelling Bank/Administrating Bank pada Proyek Pinjaman dan/atau Hibah Luar Negeri; serta layanan perbankan dalam lingkup kemitraan di bidang kelautan dan perikanan yang meliputi pengelolaan dana melalui integrited cash management, gaji pegawai (payroll), Kartu Pegawai Elektronik (KPE), dana pensiun (selain Taspen), kredit konsumen, Corporate/individual Credit Card, Fasilitasi pengelolaan dana APBN, dan layanan perbankan lainnya.
Sebagai kelanjutan kesepakatan bersama tersebut, pada kesempatan yang sama juga dilakukan penandatanganan perjanjian kerja sama antara BNI dengan Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan (BRSDMKP) yang ditandatangani oleh Direktur Hubungan Kelembagaan dan Transaksional Perbankan PT BNI Persero Adi Sulistyowati dan Kepala BRSDMKP M. Zulficar Mochtar; perjanjian kerja sama BNI dengan Lembaga Pengelola Modal Usaha Kelautan dan Perikanan (LPUMKP) yang ditandatangani oleh Adi Sulistyowati dan Direktur LPMUKP Syarif Syahrial; serta perjanjian kerja sama BNI dengan PT Perikanan Nusantara (Perinus) yang ditandatangani oleh Adi Sulistyowati dan Direktur Keuangan PT Perinus Ridwan Zachrie. (p/ma)