(opini) Politik dan Covid-19
By Abdi Satria
Oleh : M. Ridha Rasyid
(Praktisi dan Pemerhati Pemerintahan)
Yang namanya politik, tidak mengenal situasi dan kondisi. Semua bisa dipolitisir sesuai tujuan yang hendak dicapai. Elite politik maupun partai politik selalu melihat momentum. Momentum-lah yang menjadi "panglima".
Mengapa? Celah selalu menjadi kesempatan yang baik untuk mempengaruhi opini publik dengan berbagai aksi dan kegiatan yang dilakukan, demi "membungkus" maksud yang hendak dicapai. Politik itu senantiasa bertumpu pada upaya mempengaruhi. Pengaruh sangatlah vital dalam politik.
Seseorang bisa beralih pendapat dan tujuan ketika ia melihat sesuatu itu memberi pencerahan terhadap apa yang selama ini dia pikirkan, di sisi lain, mereka menentukan pilihannya dari seberapa kuat dia dapat dipengaruhi. Sehingga trias politik modern adalah pengaruh, momentum dan dukungan finansial. Ketiganya, merupakan mata rantai yang tidak bisa dipisahkan . Muaranya adalah kekuasaan.
Namun kekuasaan yang ingin dipertahankan pun, niscaya berorientasi pada tiga hal itu.
Lalu apa hubungannya dengan pandemi corona virus disease 2019 (covid19)? Penjelasannya seperti berikut.
Di sejumlah negara, gonjang ganjing pandemi covid19 ini telah berdampak luas, tidak hanya dari aspek kesehatan warga bangsa, ekonomi, hubungan sosial hingga "pertaruhan" pengaruh dalam kerangka pemilihan presiden atau Petahana yang akan maju kembali.
Contoh, Amerika Serikat. Pemilihan Presiden Amerika Serikat akan dilakukan pada bulan Nopember mendatang ( jikalau covid19 ini tidak menjadi hal yang menghambat, atau mungkin dilakukan penundaan bila terus bertambah korban meninggal maupun yang positif) .
Rakyat Amerika Serikat sebagian memberi penilaian bahwa kinerja Donald Trump menangani penyebaran virus corona ini "kurang menggigit", bahkan cenderung menganggap sepele. Di suatu kesempatan, ia mengatakan bahwa korban akibat flu jauh lebih banyak di banding sekarang, atau kematian yang disebabkan kecelakaan lalu lintas di jalan jauh lebih banyak.
Statement ini kemudian jadi blunder. Tidak hanya dicerca oleh pengikut partai demokrat tetapi juga oleh partai republik yang selama ini mendukung kebijakannya. Akhirnya, Donald Trump berkilah dengan mengatakan bahwa ini persoalan dunia yang harus kita fokus dalam penanganannya.
Di Arab Saudi lain lain lagi, Covid19 yang berimplikasi pada penutupan dua masjid paling dihormati di dunia, Masjidil Haram dan Masjid Nabawi, yang dilakukan pembatasan untuk melakukan ibadah, memunculkan berbagai pandangan. Sehingga ada sinyalemen yang muncul bahwa akan ada kudeta terhadap kerajaan. Kemudian Raja Salman "memberhentikan" sejumlah pejabat yang diperkirakan ikut terlibat dalam konspirasi. Bahkan putera mahkota, yang merupakan anak kesayangannya, masuk dalam bidikan yang diawasi
Berbeda pula di Iran, dengan embargo yang diberlakukan Amerika dan Eropa, pemerintah dan rumah sakit yang ada di sana sangat kewalahan dalam memberikan tindakan kepada mereka yang sudah dinyatakan positif dan pasien dalam pengawasan. Serba terbatas. Serba kurang. Sementara korban begitu banyak.
Belum lagi persoalan lain di dalam negeri yang dihadapi mereka. Ujung ujungnya, rakyat mempertanyakan eksistensi pemimpin spritual Iran Ali Khamenei dalam mengambil kebijakan yang mampu mengatasi penyebaran virus ini. Hal yang sama terjadi di Pakistan.
Yang agak berbeda di India, dengan ketegasan Perdana Menteri India untuk melakukan lockdown total, justru memperkuat kedudukannya sebagai penguasa. Artinya, rakyat India dapat menerima kebijakan tersebut disertai dengan pasokan sembako yang cukup bagi rakyatnya agar tetap di rumah.
Dari apa yang terurai di atas, covid19 yang sudah merupakan pandemi dan telah menebar di dilebih seratus negara di dunia, menjadi momentum (terlepas dari penilaian baik atau buruk) untuk "mengulurkan" tangan berupa pemberian bantuan. Dari aktifitas yang dilakukan tersebut, sedikit banyaknya dalam memberi pengaruh dalam kerangka pembentukan opini positif bagi partai maupun elite-nya.
Pilkada Kita
Komisi Pemilihan Umum sedang mempertimbangkan. Beberapa opsi waktu untuk pelaksanaan pilkada. Yang jelas bahwa pilkada di bulan september tahun ini kemungkinan besar tidak dapat diselenggarakan.
Sebagaimana keputusan KPU tentang penundaan itu tertuang dalam Keputusan Nomor: 179/PL.02-Kpt/01/KPU/III/2020 dan Surat Edaran Nomor 8 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Keputusan KPU tersebut. Komisi II DPR RI malah mengusulkan pelaksaan pilkada di tunda hingga tahun 2022. , dengan pertimbangan realokasi anggaran yang ditujukan untuk penanganan pencegahan, pengendalian dan penyebaran covid19 dan pasca pandemi yang memerlukan penanganan lanjutan.
Tentu pelaksaan pilkada yang diundur itu menjadikan relaksasi social campaign yang selama ini dilakukan menjadi kurang efektif. Kita tahu dan menyaksikan, betapa antusiasme para bakal calon melakukan sosialisasi, dan mencapai tensi tertinggi dengan adanya "darurat bencana non alam" ini. Hampir semua bakal calon melakukan "improvisasi"dalam berbagai aksi kemanusiaan telah dilakukan.
Yang diakui atau tidak, pastilah upaya menanamkan pengaruh. Pilkada tetap menjadi bahan diskusi yang menarik setelah KPU mengeluarkan surat keputusan dan edaran rencana penundaan. Tentu, berimplikasi pada cost politic yang makin "membengkak". Waktu yang panjang masa sosialisasi yang dilakukan, ditambah lagi dengan musibah yang menimpa, di mana kita harapkan ini bisa segera terselesaikan, biaya politiknya perlu di hitung ulang.
Memang, politik itu sangat sulit dipisahkan dengan kemampuan "mengongkosi" kegiatan yang hendak dilakukan. Estimasi dan prediksi alokasi biaya perlu kecermatan untuk memgefektifkannya. Bagi sebagian usaha ekonomi, penundaan ini sedikit banyaknya bisa jadi "berkah" yang tertunda, namun sisi lain, kurangnya permintaan di tengah badai virus berbahaya ini, juga mengurangi aktifitas keluar rumah yang harus mereka lakukan.
Bijak Berpolitik
Ambisi berkuasa bagi politisi dan juga partai politik adalah keniscayaan. Jika tidak ingin kita katakan bahwa inti dari politik itu adalah kekuasaan.
Namun dalam kondisi seperti sekarang, bijak berpolitik itu merupakan etika yang seyogyanya juga patut dipertimbangkan.
Emblem maupun simbol simbol politisasi sedapat mungkin dihindari, walaupun itu mungkin terasa sulit. Bagi politisi tidak ada satupun yang dilakukan kecuali itu harus ditujukan pada upaya mempengaruhi cara pandang dan berfikir yang dipengaruhinya. Tidak ada aktifitas yang dilakukan sifatnya gratis. Terlebih ikhlas. Itu bukan bahasa politik
Namun, kali ini harus dikesampingkan. Tidak bisa tidak. Itu harus.
Di tengah upaya yang amat serius dan fokus, baik pemerintah dan para pihak dari komponen bangsa ini, semua tertuju pada penyelarasan tindak dalam penanganan darurat bencana non alam ini. Sangatlah riskan, bila saja cobaan yang berat ini, kemudian kita terlalu lebay dengan maksud politik yang melingkupi kegiatan yang dilakukan oleh partai maupun simpatisan serta relawan.
Mudah mudahan badai ini cepat berlalu seperti lagu yang dilantunkan almarhum Chrisye. Tidak banyak lagi korban. Baik yang pdp, pdp terutama positif. Kita sama berusaha seraya berdoa kitanya Tuhan Yang Maha Esa mengangkat virus ini dari bumi pertiwi. Insya Allah.
Wallahu 'alam bisshawab
Makassar, 29/3/2020