nusakini.com - Makassar - Keprihatinan dan kepedulian yang sangat besar terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat Sulsel, khususnya di Kabupaten Jeneponto menjadi pemicu Natsar Desi terjun ke dunia politik. Tercatat sebagai calon legislatif DPRD Sulsel nomor urut 2 daerah pemilihan (dapil) Jeneponto, Bantaeng dan Selayar dari Parta Gerindra, Natsar Desi bertekad mengangkat harkat dan martabat masyarakat Sulsel, utamanya di Jeneponto.

“Coba bayangkan, dalam IPM (Indeks Pembangunan Manusia –red) Sulsel, Kabupaten Jeneponto masih saja terpuruk diurutan terakhir dari 24 Kabupaten di Sulsel. Bahkan dalam catatan Kementerian Desa Tertingal, Jeneponto masih dikategorikan sebagai daerah tertinggal. Ini sebuah kenyataan yang pahit”, ujar pengajar Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan (STKIP) Jeneponto ini, Sabtu (16/3/2019).

Dengan latar belakang sebagai pendidik inilah, Natsar Desi sangat memahami persoalan mendasar yang menjadikan daerah, khususnya Jeneponto terus menerus terpuruk di urutan buncit IPM. 

“Padahal ukuran pembangungan suatu daerah sangat terkait dengan poin-poin pendidikan, kesehatan dan pendapatan masyarakat daerah tersebut. Lingkaran ketertinggalan Jeneponto harus diputus”, tegasnya.

• MK Nilai Tak Ada Hubungan antara Bansos dengan Perolehan Suara di Pilpres
• Wasekjen PBNU Bela Gus Ipul , Cak Imin: Mereka Pengangguran
• Masyarakat Penegak Konstitusi (MPK) : Masyarakat Jabodetabek Dirugikan 1,4 T Akibat Bansos Salah Sasaran Saat Pilpres
• Bawaslu: Dugaan Penggelembungan Suara Prabowo-Gibran Tidak Penuhi Syarat Materiil
• Pesan SBY: Jangan Lukai Hati Rakyat yang Ingin Prabowo Jadi Pemimpin Mereka

Dan untuk memutus ini, lanjut Natsar, diperlukan, bukan hanya sebuah kecintaan dan kepedulian besar, tapi juga gebrakan inovasi besar yang dimulai dengan kualitas regulasi, perda yang benar-benar memihak pada nasib kesejahteraan yang terkait dengan mutu pendidikan (sumberdaya manusia –red) yang akan berdampak pada kesadaran pada kualitas kesehatan dan kesejahteraan.

Dengan demikian, Natsar menilai, diperlukan sosok yang berani menggebrak serta paham denga permasalahan dari legislator daerah untuk mengubah kondisi memprihatinkan tersebut. 

Saat ini, kata Natsar, bisa dikatakan hampir setengah lahan dari Jeneponto bukan lagi milik masyarakat Jeneponto tapi telah dijual ke pemilik lain. Proyek-proyek skala raksasa masuk ke Jeneponto, membangun di sana, namun dampak pembangunan tersebut sama sekali tak dirasakan warga Jeneponto. 

“Rakyat Jeneponto yang telah menjual lahannya kemudian ke kota Makassar untuk berjuang hidup. Tapi karena kualitas pendidikan yang sangat rendah menjadikan mereka hanya bisa bekerja sebagai pekerja non formal dan makin terperosok miskin. Kenyataan ini sangat menyedihkan”, ujar Natsar.

Karenanya, lanjut Natsar, untuk merubah kondisi ini, masyarakat, khususnya Jeneponto wajib dibekali pendidikan. Dan jika rakyat mempercayakan dirinya untuk duduk di dewan, Natsar bakal menjadikan pendidikan sebagai penggerak utama peningkatan kesejahteraan masyarakat.

“Regulasi dan Perda harus berkualitas dan mampu menggerakkan trasformasi kualitas masyarakat. Minimal, masyarakat harus dibekali pendidikan non formal dengan basis teknologi tepat guna. Sehingga dengan bekal itu, masyarakat mampu menciptakan lapangan usaha sendiri atau bekerja di sektor yang berkeahlian. Bukan pekerja kasar lagi”, tandasnya. (Rajendra)