nusakini.com--Pemerintah berencana akan meningkatkan anggaran untuk Program Keluarga Harapan (PKH) menjadi dua kali lipat pada tahun anggaran 2019 mendatang jika dibandingkan anggaran tahun sebelumnya sebesar Rp17 triliun. 

“Pada tahun 2019 sudah diusulkan, sesuai arahan Bapak Presiden, anggaran untuk Program Keluarga Harapan itu ditambah jadi 2 kali lipat,” kata Menteri Sosial (Mensos) Idrus Marham usai diterima Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Selasa (24/7). 

Jika pada tahun 2018 pemerintah telah mengalokasikan Rp17 triliun untuk 10 juta keluarga penerima manfaat PKH, menurut Mensos, pada tahun 2019 direncanakan pengalokasian anggaran sebesar Rp31 triliun. 

Mensos menjelaskan, berdasarkan hasil survei BPS (Badan Pusat Statistik) dan lembaga lainnya PKH merupakan program sosial yang paling efektif menekan angka kemiskinan . Untuk itu, pada 2019 nanti peerintah akan melakukan perbedaan sistem PKH. 

“Kalau kemarin ini 2018 itu caranya masih sama rata, 2019 nanti itu tidak lagi sama rata tetapi besaran penerimaan setiap keluarga itu sangat tergantung pada bebannya,” terang Idrus. 

• Pastikan Tepat Sasaran, Kemensos Ajak Masyarakat Turut Awasi Penyaluran BLT Minyak Goreng
• Mensos: Perintah Presiden, Target ‘Stunting’ Diturunkan Hingga 14% di Tahun 2024
• Kemensos Kelola Program Bansos Reguler dan Khusus Selama Masa Covid-19
• Mensos: Sesuai Arahan Presiden, Bansos pada Nelayan dan Petani Bersifat Tunai
• Atasi Dampak Covid-19, Kemensos Berikan Bansos Reguler dan Nonreguler

Penurunan Angka Kemiskinan 

Pada pertemuan dengan Presiden tersebut, Menteri Sosial Idrus Marham juga melaporkan perkembangan terkait dengan hasil survei BPS mengenai peningkatan kesejahteraan masyarakat dan penurunan angka kemiskinan. 

Menurut Idrus, penurunan angka kemiskinan menjadi 9,82 persen dari 10,12 persen menunjukkan bahwa program-program yang dilakukan oleh pemerintah betul-betul sesuai dengan kebutuhan rakyat kemudian tepat sasaran. 

Ia menegaskan, sinergitas antara kementerian dan lembaga menjadi faktor kedua tercapainya penurunan tingkat kemiskinan tersebut. 

“Misalkan adalah Kementerian Sosial, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang menangani KIP, Kementerian Kesehatan (menangani) BPJS, kemudian juga Kementerian Pertanian, Kementerian Agraria, Kementerian Desa, dan kementerian-kementerian lain betul-betul bersinergi untuk menangani bagaimana peningkatan kesejahteraan rakyat,” papar Idrus. 

Faktor yang paling penting, tambah Idrus, adalah kepemimpinan Presiden Joko Widodo yang turun langsung ke bawah mengecek pelaksanaan program-program pemerintah yang ada. 

“Tiga faktor inilah yang membuat bagaimana program-program kementerian-kementerian yang ada dilaksanakan secara efektif dan punya hasil penurunan angka kemiskinan,” pungkas Idrus. (p/ab)