nusakini.com--Pemerintah berkomitmen untuk menjalankan kebijakan mobil listrik. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan. menilai mobil listrik merupakan suatu keharusan dan salah satu upaya untuk meningkatkan ketahanan energi nasional. 

"Kebijakan ketahanan energi nasional itu adalah usaha semaksimal mungkin energi yang digunakan di indonesia harus berasal dari dalam negeri," ujar Jonan di Jakarta, belum lama ini.

Adanya mobil listrik, lanjut Jonan, akan mampu mengurangi impor Bahan Bakar Minyak (BBM). Jonan mengilustrasikan, jika tidak menggunakan mobil listrik, dalam kurun waktu 10 hingga 15 tahun ke depan, konsumsi BBM nasional akan membengkak dari 1,3 - 1,4 juta barel per hari (bph) menjadi sekitar 2 juta bph. Padahal, produksi minyak nasional hanya sekitar 800 ribu bph. 

• Gebrakan Erick, Eselon I dan II Kementerian BUMN Wajib Pakai Mobil Listrik
• Mulai 1 Januari 2024 Beli LPG 3 Kg Pakai KTP, Ini Cara Daftarnya
• Srikandi Energi Indonesia Wadah bagi Perempuan Berkontribusi di Sektor Energi
• Komitmen Konversi Seribu Sepeda Motor Penggerak BBM Ke Listrik Terus Diperkuat
• Hindari Bencana Alam, BMKG Ajak Publik Jaga Kelestarian Alam

"Bisa ga produksi 800 ribu barel untuk konsumsi 2 juta barel ? Tentu itu jauh lebih sulit," ucap Menteri Jonan. 

Jonan menjelaskan bahwa sumber energi untuk mobil listrik itu tersedia dengan jumlah yang sangat besar di dalam negeri, sehingga tidak perlu melakukan impor energi. 

"Listrik itu kan dari batubara, geothermal (panas bumi), angin, air, matahari dalam negeri, juga biomassa mayoritas dari dalam negeri," pungkasnya. 

Sebagaimana diketahui, pemerintah tengah mempersiapkan Rancangan Peraturan Presiden (Perpres) tentang Program Percepatan Kendaraan Bermotor Listrik Untuk Transportasi Jalan. Program mobil listrik juga merupakan salah satu bentuk komitmen pemerintah Indonesia untuk menurunkan emisi Gas Rumah Kaca (CO2) sebesar 29 persen pada tahun 2030. (p/ab)