Menteri LH Desak Perairan Ujung Kulon Dihapus dari Peta Wilayah Tambang

By Admin


Taman Nasional Ujung Kulon

nusakini.com, Menteri Lingkungan Hidup (LH) Jumhur Hidayat secara resmi meminta Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengeluarkan kawasan perairan sekitar Taman Nasional Ujung Kulon (TNUK), Banten, dari Wilayah Usaha Pertambangan (WUP). Permintaan yang disampaikan melalui keterangan tertulis pada Sabtu (21/11/2026) ini bertujuan menyelamatkan benteng pertahanan terakhir Badak Jawa dari ancaman kerusakan ekosistem.

Jumhur mendesak Menteri ESDM segera mengevaluasi Keputusan Menteri ESDM Nomor 65.K/MB.01/MEM.B/2026 yang mengatur penetapan wilayah tambang tersebut. Menurutnya, upaya perlindungan terhadap satwa langka harus diterapkan secara ketat sejak fase perencanaan sebelum aktivitas eksplorasi dimulai.

"Pemanfaatan sumber daya alam tidak boleh mengorbankan integritas ekosistem, dan juga kelangsungan hidup spesies yang merupakan kekayaan hayati bangsa sekaligus warisan dunia," tegas Jumhur dalam keterangannya pada Sabtu (21/11/2026).

Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) menilai penetapan perairan sekitar TNUK sebagai area tambang berpotensi memicu kegiatan survei yang mengganggu ketenangan satwa. Gangguan fisik seperti kebisingan mesin, getaran, hingga pencemaran laut dikhawatirkan merusak keseimbangan ekosistem darat dan pesisir yang sangat dibutuhkan Badak Jawa.

Data konservasi menunjukkan populasi spesies bernama ilmiah Rhinoceros sondaicus tersebut kini berada di level kritis dengan jumlah kurang dari 50 individu di dunia. Karena seluruh populasi tersisa hanya bergantung pada kawasan Ujung Kulon, KLH mendorong verifikasi spasial terpadu guna mencocokkan koordinat tambang dengan batas kawasan konservasi.

"Terlebih, belum ada pengukuran dampak langsung aktivitas tersebut terhadap Badak Jawa," ujar Jumhur menyoroti absennya kajian risiko di lapangan.

Selama proses evaluasi berlangsung, KLH meminta seluruh rencana pemanfaatan ruang di koordinat yang dipersoalkan ditangguhkan sementara waktu. Jumhur bahkan memastikan instansinya akan memblokir penerbitan dokumen persetujuan lingkungan apabila hasil kajian ilmiah membuktikan adanya ancaman terhadap kelestarian alam.

"Termasuk bila PT ANTAM mendapat izin menambang di perairan TNUK itu, maka saya selaku Menteri LH tidak akan memberi persetujuan lingkungannya," pungkas Jumhur. (*)