Menteri Jonan Harapkan Ini pada Kepala BPH Migas yang Baru
By Admin
Foto/Net
nusakini.com - Peran Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) saat ini perlu dimaksimalkan. Pasalnya, pemerintah menginginkan adanya efisiensi di sektor hilir migas. Hal ini disampaikan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan pada Kepala BPH Migas yang baru, Fanshurullah Asa yang menggantikan posisi Andy Noorsamman Sommeng.
Menurut Jonan, saat ini dua fungsi utama BPH Migas adalah menjalankan program Bahan Bakar Minyak (BBM) satu harga dan efisiensi di jaringan gas. Namun, dia menganggap persoalan efisiensi gas ini adalah yang paling berat karena berpengaruh langsung ke sektor riil.
Jonan pun tak ingin kondisi seperti pipa gas Arun-Belawan terjadi lagi di wilayah lainnya. Sebagai informasi, gas dari pipa Arun-Belawan disebut sebagai gas termahal di Indonesia dengan harga mencapai US$13 per MMBTU. Padahal, harga gas alam cairnya (LNG) hanya US$7,8 per MMBTU.
"Distribusi efisiensi itu yang besar adanya di gas. Tidak bisa lagi ada kasus di pipa Arun-Belawan. Mestinya udah lewat masa-masa seperti itu," tegasnya saat pelantikan Fanshurullah Asa, Jumat (26/5/2017)
Untuk itu, Jonan berharap banyak kepada Kepala BPH Migas yang baru agar bisa mengatasi inefisiensi di sektor midstream migas.
"Karena saya ditugaskan Presiden memang untuk melakukan efisiensi di sektor migas," paparnya.
Menanggapi keinginan Jonan, Fanshurullah mengatakan, pihaknya akan berupaya menekan ongkos angkut (toll fee) agar harga gas bisa lebih efisien. Menurutnya, toll fee akan mahal jika belanja modalnya (capital expenditure/capex) mahalnya. Pasalnya, toll fee berasal dari biaya jasa (cost of services) dibagi volume gas yang sekiranya akan disalurkan.
Untuk itu, dia ingin BPH Migas bisa terlibat di dalam desain dasar (basic design) jaringan gas yang akan dibangun investor agar bisa mengidentifikasi belanja modal yang bisa dihemat.
"Dulu kan BPH Migas tidak terlibat dari awal. Makanya, ada kesepakatan di badan usaha agar kami bisa terlibat basic design, kalau bisa value engineering dan diakhiri dengan efisiensi capex," jelasnya.
Sementara untuk infrastruktur pipa gas yang sudah ada, ia berjanji untuk menegaskan peraturan soal hilir gas sesuai Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 40 Tahun 2016. "BPH Migas akan mengecek kembali, kira-kira margin harga gas ini bisa dikunci berapa agar harga gas bisa turun," jelasnya.
Kementerian ESDM mencatat bahwa infrastruktur pipa gas hilir saat ini sepanjang 4.213,54 kilometer (km). Angka ini diharapkan bertambah menjadi 13.480 km di tahun 2025 mendatang. (b/mk)