nusakini.com-- Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Sudirman Said  di Jakarta, memberikan pengarahan dalam penelitian dan review Rencana Kerja Dan Anggaran Kementerian Lembaga (RKAKL) 2017. Forum ini bertujuan agar perencanaan anggaran Kementerian ESDM tahun 2017 lebih baik lagi secara administratif maupun penyiapan program. Kegiatan ini dihadiri oleh 350 orang dari seluruh unit Kementerian ESDM. 

Dalam sambutannya Menteri ESDM mengungkapkan diperlukan kerja sama yang solid dari semua personil di institusi, karena seyogyanya perubahan tidak dapat berjalan efektif apabila internal institusi tidak mendukung. “Institusi yang baik adalah yang semua komponennya semua berjalan, bukan anggarannya yang paling besar, bukan pegawai yang paling ganteng atau cantik” papar Sudirman. 

Kementerian ESDM sudah sepatutnya berbangga dengan semua perubahan yang sudah dilaksanakan, setidaknya ada empat hal yang dapat dilihat:  

Mampu merubah kebiasaan yang sudah bertahun-tahun, dengan collective report kita bisa melompat dari tahun-tahun sebelumya. Realisasi semester I 2016 sudah mencapai 26,2%, dengan target di akhir tahun 2016 adalah 90%, dibandingkan realisasi tahun 2015 hanya 64 %. “kita sudah naik 2,3 sampai 8 kali, biasanya 12% sekarang 26%, ujar Menteri ESDM

• Kementerian ESDM Targetkan PLTA Pertama di Aceh Beroperasi Akhir Tahun 2024
• Hadiri WEC Ministrial Roundtable Meeting, Menteri ESDM Beber Upaya Indonesia Kurangi Emisi
• Tim ESDM Siaga Bencana Kembali Terima Bantuan dan Segera Menyalurkannya
• PVMBG Turunkan Status G. Ruang Dari AWAS Menjadi Siaga
• Mulai 1 Januari 2024 Beli LPG 3 Kg Pakai KTP, Ini Cara Daftarnya

Masalah-masalah besar seperti subisdi, Petral dan TPPI sudah dapat diselesaikan.

Konsistensi perubahan harus dilakukan sehingga 2-3 tahun kedepan sudah menjadi sistem (institusional build up) tidak tergantung oleh tokoh.

Kualitas hasil pekerjaan juga sudah baik dan terukur, contoh Jaringan gas bumi sudah mencapai 25%.

Menteri ESDM mengingatkan bahwa pelaksanaan anggaran ini harus mengikuti arahan Presiden, yaitu kendali anggaran oleh Menteri.

Anggaran harus berorientasi manfaat untuk rakyat dan berorientasi pada prioritas untuk mencapai tujuan pembangunan nasional, kebijakan angggaran belanja yang dilakukan tidak berdasarkan money follow function tetapi money follows program dan memangkas program yang nomenklatur yang tidak jelas. 

“Lebih baik kita berantem di persiapan anggaran sehingga saat kita melaksanakannya lebih mudah, soft landing, jangan baik-baik di depan, di kedepannya malah banyak masalah” tutup Sudirman. (p/ab)