nusakini.com--Menteri Pertanian RI Dr.Ir. Andi Amran Sulaiman M.P, mengungkapkan ketahanan pangan bakal kurang tangguh kalau tidak dikelola dengan baik. Bentuk pengelolaan itu diantaranya melakukan berbagai kebijakan atau terobosan baru pembangunan pertanian sesuai arahan Presiden Joko Widodo. 

"Kebijakan juga harus terkait dengan penataan Sumber Daya Manusia (SDM) pertanian dan manajemen meliputi lelang jabatan berbasis kompetensi dan kinerja secara transparan dan kompetitif," ujar Amran saat memberikan kuliah tamu di Auditorium Sardjono Danoesastro Fakultas Pertanian Universitas Gadja Mada, Yogyakarta, Senin (12/3).

Hadir pada kuliah tamu ini, Wakil Rektor Bidang Pendidikan UGM, Prof.Dr.Ir.Djagal Wiseso Marseno, M.Agr dan Dekan Fakultas Pertanian Dr.Jamhari,S.P,M.P serta ratusan mahasiswa.

• Pj. Gubernur Jateng Apresiasi Mentan Amran atas Solusi Cepat Bagi Petani
• Mentan Amran Minta Bulog Segera Serap Jagung Hasil Produksi Petani, Agar Harga Tidak Jatuh
• Mentan Kolaborasi Dan Dorong Pengembangan VUB Padi IPB 9G
• Mentan Amran Beberkan Biang Kerok Turunnya Produksi Beras
• Kemhan dan Kementan Kompak Panen Jagung di Lahan Food Estate Gunung Emas

Amran menegaskan kebijakan yang keliru bisa berakibat lebih parah daripada korupsi. Amran pun menjelaskan, dirinya sudah banyak merombak kebijakan yang menghambat. Termasuk kebijakan jadwal tender yang membuat petani terlambat mendapatkan anti hama, alsintan, pupuk, bibit dan lain-lain.

Amran menambahkan, kebijakan penyempurnaan regulasi mencakup semua aspek.Pertama, merevisi Perpres 172 tahun 2014 tentang tender penyediaan benih dan pupuk menjadi penunjukkan langsung atau e-katalog sehingga turun tepat waktu menjelang masa tanam. “Kedua, refocusing anggaran 2015 hingga 2017 sebesar Rp 12,2 triliun dari perjalanan dinas, rapat, rehab gedung direvisi menjadi rehab irigasi, alat mesin pertanian, cetak sawah dan lainnya untuk petani,” kata dia.

Ketiga, lanjut Amran, bantuan benih yang disalurkan ke petani tidak di lahan existing, sehingga bantuan berdampak pada luas tambah tanam. Keempat, pengawalan program Upaya Khusus (UPSUS) dan evaluasi harian. “Kelima, kebijakan kementerian pertanian fokus juga pada pengendalian impor dan mendorong ekspor dan deregulasi perijinan dan investasi serta penyaluran asuransi usaha pertanian,” pintanya.

Sementara itu,  Dekan Fakultas Pertanian Dr.Jamhari,S.P,M.P mengungkapkan UGM siap berkontribusi lebih luas dalam pembangunan pertanian yg berkesinambungan. (p/ab)