Menlu Retno Usung Konsep Indo-Pasifik dalam Rangkaian Pertemuan ke-51 Menteri Luar Negeri ASEAN di Singapura

By Admin

nusakini.com---Menteri Luar Negeri RI, Retno L.P. Marsudi, dijadwalkan menghadiri Rangkaian Pertemuan ke-51 Para Menteri Luar Negeri Negara Anggota ASEAN dan Pertemuan Terkait Lainnya di Singapura yang diadakan dari tanggal 1 hingga 4 Agustus 2018

Dalam Rangkaian Pertemuan ini, dan utamanya dalam Forum Pertemuan Menteri Luar Negeri Negara Peserta KTT Asia Timur (East Asia Summit/EAS), Menlu Retno akan menyuarakan kepentingan Indonesia mengenai penguatan kerja sama di Kawasan Indo-Pasifik. Isu ini merupakan hal yang strategis bagi Indonesia dan ASEAN yang terletak di tengah-tengah atau sebagai poros kedua kawasan, yaitu Samudera Hindia dan Samudera Pasifik. 

Indonesia akan menawarkan suatu cara pandang (outlook) terhadap Kawasan Indo-Pasifik yang diarahkan bagi peningkatan kerja sama di bidang maritim, konektivitas dan agenda pembangunan berkesinambungan. Konsep Indonesia dimaksudkan untuk dapat memberikan nilai tambah bagi mekanisme kerja sama ASEAN yang telah ada saat ini, khususnya untuk memperkuat EAS. 

Selain isu di atas, Indonesia juga akan memanfaatkan Pertemuan Negara Anggota ASEAN dengan Mitra Wicara untuk menegaskan dan memajukan kepentingan nasional di berbagai isu prioritas. 

Rangkaian Pertemuan yang akan diikuti oleh Menlu Retno diawali dengan Pertemuan Para Menteri Luar Negeri Negara Anggota ASEAN dengan para Wakil Komisi HAM ASEAN, Pertemuan Komisi Kawasan Bebas Senjata Nuklir Asia Tenggara, Sesi Pleno dan Retreat Pertemuan ke-51 Tingkat Menteri Luar Negeri ASEAN, Rangkaian Pertemuan Negara Anggota ASEAN dengan sepuluh Mitra Wicara ASEAN, Pertemuan Menteri Luar Negeri ASEAN Plus Three, Pertemuan Menteri Luar Negeri EAS dan Pertemuan Menteri Luar Negeri ASEAN Regional Forum. 

Di sela-sela rangkaian ini, Menlu Retno juga akan melakukan pertemuan bilateral dengan Menlu sejumlah negara sahabat, seperti Kanada, Turki, Vietnam, Kamboja, Timor-Leste, Selandia Baru, Jepang, Australia, Tiongkok, Iran, Uni Eropa dan Republik Demokratik Rakyat Korea. (p/ab)