nusakini.com--“Perlindungan dan penghormatan hak asasi manusia terhadap semua masyarakat, termasuk masyarakat Muslim, di Rakhine State harus dilakukan dengan menggunakan pendekatan inklusif” demikian disampaikan Menteri Luar Negeri Indonesia, Retno Marsudi pada pertemuan ASEAN Retreat, di Yangoon Myanmar, kemarin.

Pertemuan ASEAN Retreat ini merupakan tindak lanjut dari pertemuan Menlu RI dengan State Counselor, Daw Aung San Suu Kyi, di Naypidaw tanggal 6 Desember 2016. Para Menlu ASEAN membahas sebagai satu keluarga dengan sangat terbuka dan konstruktif mengenai situasi dan perkembangan yang terjadi di Rakhine State serta langkah maju yang dapat dilakukan.

Dalam pertemuan tersebut, Menlu RI kembali menegaskan keprihatinan Indonesia dan pentingnya untuk segera mengembalikan keamanan dan stabilitas bagi upaya untuk meneruskan pembangunan yang inklusif di Rakhine State. Secara khusus, Menlu RI meminta agar penghormatan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia semua masyarakat, dijunjung tinggi dalam mengambil setiap langkah di Rakhine State. 

Lebih lanjut Menlu RI meminta agar akses bantuan kemanusiaan ke Rakhine State dibuka secara luas bagi anggota ASEAN guna mendukung upaya pemulihan stabilitas di Rakhine State. Dalam kaitan ini Menlu Retno menyampaikan kesiapan Indonesia untuk tidak saja memberikan bantuan kemanusiaan namun juga bantuan peningkatan kapasitas.

“Seperti yang disampaikan Daw Aung San Suu Kyi, Myanmar membutuhkan bantuan peningkatan kapasitas diberbagai bidang. Indonesia siap memberikan bantuan peningkatan kapasitas termasuk bagi peningkatan kapasitas polisi dan aparat keamanan, serta memfasilitasi kegiatan interfaith dialogue untuk mendukung upaya rekonsiliasi di Rakhine State”, tegas Menlu Retno. 

• Bank Dunia Proyeksi Ini Negara yang Bakal Merajai ASEAN, Bagaimana Indonesia?
• Menlu Ungkap Isi ASEAN-US Joint Vision Statement dari KTT ASEAN-AS
• Presiden Jokowi Hadiri Jamuan Santap Malam Presiden Biden
• Akselerasi Persiapan Keketuaan ASEAN 2023, Setkab Gelar DKT Dengan Kementerian/Lembaga
• Rapat ASEAN yang Dijadwalkan Minggu Depan Ditunda

Para Menlu ASEAN menyambut baik usulan Menlu Retno agar dilakukannya briefing secara regular terkait dengan perkembangan di Rakhine State. Langkah ini dipandang akan dapat membantu memberikan gambaran situasi sebenarnya, sehingga ASEAN dapat memberikan bantuan yang tepat untuk mendukung langkah afirmatif di Rakhine State.

Selain itu, para Menlu juga sepakat agar bantuan kemanusiaan dan pembangunan negara-negara ASEAN juga dapat disalurkan bersama secara inklusif, termasuk melalui mekasnisme ASEAN seperti AHA Center. “Kita kumpul di Yangoon sebagai satu keluarga ASEAN untuk saling membantu, saya mendorong semua anggota ASEAN untuk terus secara konstruktif mendukung dan membantu Myanmar dalam mengatasi situasi di Rakhine State yang sangat kompleks”, tegas Menlu RI dalam pertemuan. 

Dalam briefingnya kepada Menlu ASEAN, State Counselor Myanmar, Daw Aung San Suu Kyi menyampaikan mengenai kompleksitas permasalahan dan perkembangan terakhir yang terjadi di Rakhine State. Situasi di Rakhine State merupakan masalah kompleks yang telah berlangsung bertahun-tahun.

Sebelum terjadinya serangan di pos keamanan pada 9 Oktober 2016, situasi di Rakhine State relatif tenang dan berbagai kebijakan termasuk pembentukan 4 komite untuk menuntun pembangunan inklusif di Rakhine State telah diambil. Keempat komite tersebut meliputi komite yang bertanggung jawab untuk penguatan hukum; keimigrasian dan kewarganegaraan; pembangunan ekonomi dan social; serta kerja sama pembangunan dengan PBB dan organisasi internasional. 

Daw Aung San Suu Kyi, juga menyampaikan langkah yang diambil Pemerintahnya sejak pasca serangan 9 Oktober 2016, untuk mengembalikan keamanan dan stabilitas. Disampaikan bahwa Pemerintahnya telah membentuk Komisi yang dipimpin oleh Dr. Kofi Annan (mantan Sekjen PBB) untuk membantu menyelesaikan masalah di Rakhine State dan Tim Investigasi Nasional. 

Atas saran Menlu RI saat pertemuan 6 Desember lalu, State Counselor, Daw Aung Sang Suu Kyi, menyampaikan bahwa akses bagi media termasuk media asing mulai dibuka, dan akses bantuan kemanusiaan juga telah diberikan lebih besar, termasuk untuk bantuan kemanusiaan dari PBB mulai tanggal 19 Desember 2016. Akses kemanusiaan kepada PBB telah dikonfirmasikan oleh wakil PBB di Myanmar dalam Pertemuan dengan Menlu Retno di Yangoon tanggal 18 Desember 2016. 

Dari Yangoon Menlu Retno akan berangkat menuju Dhaka, Bangladeh, untuk melakukan pertemuan bilateral tanggal 20 Desember 2016, yang juga akan membahas masalah pengungsi di perbatasan Bangladesh dan Myanmar. (p/ab)