nusakini.com - Menteri Koordinator Maritim dan Sumber Daya Rizal Ramli, di Jakarta, Selasa siang (3/5/2016), mengadakan rapat koordinasi bersama Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Susi Pudjiastuti serta Menteri Perhubungan Ignasius Jonan.

Dari hasil keputusan rapat tersebut, Pemerintah akan segera membuka pelabuhan baru untuk meningkatkan nilai ekspor ikan legal Indonesia. 

Menurut Rizal Ramli, keputusan itu diambil untuk mengatasi stok ikan dalam negeri yang kini melimpah, dari dampak dampak penanganan ‘illegal fishing’ yang sedang digiatkan oleh KKP. 

Menko Rizal mencontohkan, dulu di Sibolga nelayan hanya bisa menghasilkan 200 ton sehari. Tapi jumlah itu menurut Rizal bertambah dua kali lipat sejak operasi pencurian ikan digalakkan. 

“Sekarang ada dampak ‘problem of abundant’, ikan segar melimpah sehingga harga ikan turun, ini ngga bagus untuk nelayan. Harus segera dicari solusinya,” jelasnya. 

Namun, di sisi lain, lanjut Menko Rizal, distribusi ekspor ikan juga terkendala. Salah satu penyebabnya adalah ketiadaan pelayaran regular yang membawa kontainer dari daerah-daerah penghasil ikan. 

“Jadi rata-rata kalau mau ekspor, ikan musti dibawa dulu ke pelabuhan di Jawa, Surabaya, Bali atau Medan dulu,” keluhnya. 

Karena kendala-kendala itu, dalam rakor akhirnya diputuskan pemerintah akan membuka pelabuhan-pelabuhan baru untuk menambah akses ekspor ikan nelayan.(if/mk)