nusakini.com--Konferensi Tenurial 2017 yang diselenggarakan Kementerian Lingkungan Hidup & Kehutanan (KLHK), Kantor Staf Presiden RI (KSP) dan Koalisi Masyarakat Sipil untuk Keadilan Tenurial (Pemrakarsa), mengangkat tema “Realizing Rights: Reformasi Penguasaan Tanah dan Hutan di Indonesia”. Hal ini sebagai bagian mewujudkan cita-cita menuju Pembangunan yang Berkeadilan. 

Hadir dalam acara ini Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigras Eko Putro Sandjojo, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya, Menteri Agraria dan Tata ruang Sofyan Djalil, Kepala Staf Kepresidenan Teten Masduki. 

Menteri Perekonomian Darmin Nasution mengatakan, untuk mewujudkan pembangunan berkeadilan dalam reformasi penguasaan tanah dan pengelolaan hutan dibutuhkan suatu kebijakan yang dapat menyatukan seluruh informasi peta dari berbagai sektor. 

• Forum KTT W20: Menko Airlangga Serukan Recover Together and Recover Equally serta Sampaikan Pemberdayaan Ekonomi Perempuan
• Dikunjungi Petinggi Perusahaan Dana Investasi Infrastruktur JOIN dari Jepang, Menko Airlangga Ajak Kembangkan Sistem Smart City di Ibu Kota Nusantara
• Pemulihan Ekonomi dan Daya Saing Industri Indonesia Mendapat Apresiasi Positif dalam Pertemuan antara Menko Perekonomian dengan AmCham dan Pelaku Usaha AS
• Pertemuan Tingkat Menteri CPOPC: Menko Airlangga Tegaskan Minyak Sawit Sebagai Solusi bagi Krisis Pangan dan Energi Dunia
• Komitmen Dukung Industri Kelapa Sawit Berkelanjutan, Pemerintah Sesuaikan Tarif Pungutan Ekspor CPO dan Turunannya

Kebijakan Satu Peta atau One Map Policy (OMP) menjadi suatu kebijakan yang penting dan sangat dibutuhkan untuk menyatukan informasi tersebut ke dalam satu peta secara terintegrasi. Sebab kebijakan ini akan memberikan kepastian kepada pemerintah mengenai data dan informasi tunggal yang dapat dijadikan pegangan bersama. 

"Saya optimis, saat OMP ini rampung di 2019, akan mempermudah penyelesaian konflik lahan dan juga dapat membantu penyelesaian batas daerah di seluruh Indonesia," kata Darmin saat menjadi narasumber dalam acara Konferensi Tenurial 2017 di Hotel JW Luwansa, Rabu (25/10). 

Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya mengatakan, konferensi ini akan menghasilkan refleksi dan peninjauan terhadap peta jalan perluasan lahan di wilayah yang dikelola rakyat dan upaya mengatasi berbagai koflik terkait lahan. 

Konferensi bertujuan memastikan hak untuk reformasi penguasaan tanah dan pengelolaan hutan di Indonesia yang diyakini merupakan jalan utama untuk menutupi kesenjangan pembangunan, khususnya di perdesaan - sebagai jalan mewujudkan janji “Nawa Cita”pemerintahan Joko Widodo, terpenuhi. 

Untuk diketahui, konferensi ini akan membedah tema-tema kunci seperti upaya mengatasi ketimpangan struktur, pengukuhan hutan adat, distribusi manfaat dan hak masyarakat dalam hutan konservasi, perlindungan masyarakat adat, penyelesaian konflik tenurial dan pengembangan ekonomi berbasis masyarakat, investasi UMKM kehutanan dan lainnya. (p/ab)