nusakini.com--Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menyatakan komitmen Pemerintah untuk menyelenggarakan pembangunan proyek Light Rail Transit (LRT) terintegrasi di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, dan Bekasi (Jabodebek) yang bebas korupsi dan kecurangan. 

“Kita juga menekankan didalam proses ini adalah tidak ada korupsi. Sehingga ini juga akan menimbulkan image yang baik terhadap Republik Indonesia di dalam menjalankan proyek infrastruktur yang selama ini sering dipersepsikan menjadi lahan yang tidak sehat. Jadi kita berkomitmen tata kelola dan antikorupsi akan dilakukan di semua lini,” tegas Menkeu saat pada konferensi pers bersama Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman (Menko Maritim) Luhut Binsar Pandjaitan, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno dan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman, Jakarta pekan lalu.

• Ini Cara Kreatif Indonesia Mendanai SDGs
• Sri Mulyani Minta Pelaku Usaha Tidak Khawatirkan Naiknya Suhu Politik
• Menkeu: Perekonomian Indonesia 2019 Optimis Namun Harus Tetap Waspada
• Kunjungi Sangihe, Menkeu dan Menkominfo Uji Coba Jaringan Palapa Ring Tengah
• Pemerintah Optimis Namun Tetap Waspada Jalani Ekonomi 2019

Pada kesempatan yang sama Menko Maritim menyampaikan bahwa proyek LRT akan dilakukan secara transparan berbasis Transfer of Technology (TOT). Selain itu, Menko Maritim juga meminta wartawan ikut memantau perkembangan proyek ini. 

“Kita betul-betul ingin nanti seperti yang dibilang Ibu Menteri Keuangan membuka secara transparan semua proses pengadaan di sini, termasuk keretanya nanti yang dipakai apa. Kita mau pengadaan kereta itu TOT. Jadi kita nda mau hanya beli barang saja. Nda jelas. Nah kami mohon para wartawan juga ikut memonitor. Jangan sampai ada di sini masih kecurangan-kecurangan. Kita betul-betul ingin ini jadi model sehingga dengan begitu ke depan semua akan seperti ini jadi lebih bagus,” tegasnya. 

Sebagai informasi, skema pendanaan LRT Jabodebek menggunakan struktur pembiayaan mengacu pada Peraturan Presiden (Perpres) Nomor: 49 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor: 98 Tahun 2015 tentang Percepatan Penyelenggaraan Kereta Api Ringan/Light Rail Transit (LRT) terintegrasi di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, dan Bekasi. Adapun total nilai proyek pembangunan LRT sekitar Rp 29,9 triliun, yang terdiri dari sarana, pra sarana, dan IDC (Interest During Construction). (p/ab)