nusakini.com-- Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati melakukan rapat koordinasi akhir tahun 2016 melalui video conference dengan para Kepala Kantor Wilayah (Kanwil) Kementerian Keuangan di seluruh Indonesia di Aula Mezzanine gedung DJuanda, Jakarta pada Sabtu (31/12). 

Melalui saluran komunikasi jarak jauh ini, Menkeu beserta jajaran pimpinan Eselon I menerima laporan dari 6 Kepala Kanwil di berbagai provinsi yang mewakili seluruh unit vertikal Kementerian Keuangan di 33 propinsi. Adapun paparan yang disampaikan adalah terkait dengan capaian kinerja di bidang perpajakan, bea dan cukai, kekayaan negara, dan perbendaharaan. 

Menanggapi laporan yang disampaikan, Menkeu mengucapkan terima kasih kepada seluruh jajaran di Kementerian Keuangan yang telah menjaga, mengelola keuangan dan kekayaan negara dengan baik. Lebih lanjut, Menkeu juga mengapresiasi atas sinergi yang dilakukan pada laporan yang disampaikan. Hal ini terlihat dari sinergi dari seluruh unit vertikal yang dirangkum melalui presentasi oleh 6 Kepala Kanwil. 

• Ini Cara Kreatif Indonesia Mendanai SDGs
• Sri Mulyani Minta Pelaku Usaha Tidak Khawatirkan Naiknya Suhu Politik
• Menkeu: Perekonomian Indonesia 2019 Optimis Namun Harus Tetap Waspada
• Kunjungi Sangihe, Menkeu dan Menkominfo Uji Coba Jaringan Palapa Ring Tengah
• Pemerintah Optimis Namun Tetap Waspada Jalani Ekonomi 2019

“Kementerian Keuangan memilki 5 values, salah satu yang ditunjukkan pada hari ini adalah sinergi, tidak hanya di unit yang sama tapi juga dengan unit yang lain. Saya ingin agar momentum akhir tahun ini dipupuk untuk terus mencari inovasi, berbagai inisiatif, berbagai macam ilustrasi dan inspirasi baru mengenai bagaimana sinergi ini diwujudkan,” jelas Menkeu. 

Selain mendengarkan laporan capaian dan kendala dari unit vertikal dalam menjalankan tugas selama setahun terakhir. Menkeu Sri Mulyani Indrawati juga memberikan arahan yang bersifat umum maupun spesifik terkait evaluasi pelaksanaan APBN-P 2016. Adapun salah satu isu yang disoroti oleh Menkeu adalah pelaksanaan APBN di daerah. 

"Kapasitas daerah untuk melaksanakan anggaran tidak semua sama. Seluruh Kanwil DJPB (Ditjen Perbendaharaan) agar membantu melakukan asistensi, assessment, dan mendukung pelaksanaan APBN di daerah, agar penyerapan makin baik dan kualitas belanja meningkat. Daerah-daerah yang penyerapannya kurang optimal akan berpengaruh kepada kecepatan mesin penggerak ekonomi di daerah," jelas Menkeu. 

"Atas segala dedikasi, kerja keras dan pengabdian seluruh jajaran Kemenkeu di daerah, saya menyampaikan apresiasi dan terima kasih. Semoga pengabdian Anda semua akan memberikan dukungan bagi Indonesia yg lebih makmur dan berkeadilan," tutup Menkeu. (p/ab)